Puluhan Pegawai Honorer Dari 11 OPD Mendatangi Kediaman Wakil Bupati Kepulauan Meranti

PELITARIAU, Meranti - Realisasi penerimaan kas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun ini tidak sesuai target sehingga berdampak terhadap defisit anggaran. Akibatnya terjadi penundaan gaji tenaga honorer dan tunjangan pegawai yang baru bisa dibayakan tahun depan.

Adapun yang mengalami tunda bayar yakni insentif ASN sebanyak dua bulan dan satu bulan gaji pegawai honorer, Desember.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Alamsyah Mubarak yang dikonfirmasi mengenai hal mengatakan realisasi penerimaan kas daerah yang tidak sesuai target tersebut terdiri atas penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau yang tidak bisa dimaksimalkan.

"Dana yang ditransferkan ke daerah dari DBH provinsi itu hanya sebesar Rp5 miliar yang dari awal kita prediksikan sebanyak Rp8 miliar," kata Mubarak, Kamis (31/12/2020).

Dikatakan, karena anggarannya tidak mencukupi, maka hanya ada beberapa OPD saja yang dicairkan, dan yang belum terbayarkan akan dibayarkan pada tahun depan.

Adapun OPD yang telah dicairkan yakni Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, Satpol-PP dan Dinas Lingkungan Hidup.

"Jika ditransfer semuanya inshaallah akan cukup untuk dibayarkan semua OPD. Jadi untuk pembayaran tunjangan selama dua bulan dan gaji honorer pada Desember dan kegiatan lainnya, untuk tahun ini terpaksa dibayarkan tahun depan. Artinya ada tunda bayar.," katanya,

Sementara itu puluhan pegawai honorer dari 11 OPD mendatangi kediaman Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (31/12/2020) malam untuk mempertanyakan kejelasan terhadap gaji mereka yang tak kunjung dibayarkan.

Beberapa diantaranya berasal dari OPD Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Perikanan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kesbangpol, dan Disparpora.

"Hari ini ada gajinya yang dicairkan dan ada yang tidak, dengan adanya kondisi seperti ini ada kecemburuan sosial, padahal kita sama-sama butuh. Kalau misalnya ada yang tidak digaji kami tidak akan berkecil hati, artinya ini ada diskriminasi. Untuk itu kami datang kemari untuk mempertanyakan duduk persoalannya kenapa ada yang dibayarkan dan kenapa ada yang tidak. Tidak ada yang kami tunggu perbulannya selain dari gaji ini, karena kami hanya honorer," kata Tito Hartoto, salah seorang pegawai honorer di Sekretariat Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim mengatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena kewenangan dan kebijakan bukan berada ditangannya, melainkan Bupati.

"Semua hidup ada masalah dan saya pun tidak ingin lari dari masalah, namun saya tidak punya kebijakan terhadap persoalan ini, kebijakannya ada di Bupati dan dia tidak ada disini," kata Said Hasyim.

Dikatakan Said, kenapa ada yang dibayarkan dan kenapa ada yang belum itu bukan merupakan diskriminasi namun ada hal lain yakni ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi.

"Kenapa ada yang dibayarkan dan ada yang tidak, itu bukan pilih kasih, tapi ketersediaan uang yang ada, kalau ada pasti dikasi semua. Saya dapat info dari BPKAD hari Senin depan akan dibayarkan semuanya. Untuk itu saya minta maaf atas keterlambatan pembayaran ini, mau marah pada siapa, karena kondisinya memang begini. Saya juga tidak dapat jelaskan itu.Kalau tersinggung, saya juga tersinggung, karena ditinggalkan persoalan tanpa ada penjelasan," pungkasnya. **