KPU Habiskan Rp586,6 Miliar untuk APD Selama Pilkada 2020

PELITARIAU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghabiskan Rp586,6 miliar untuk menyiapkan alat pelindung diri (APD) karena Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan anggaran itu digunakan untuk membeli logistik khusus pandemi, seperti masker, alat pengukur suhu, hingga baju hazmat.

"Ada 13 item logistik yang dulu tidak pernah ada karena kita menyelenggarakannya di situasi normal. Pada saat Pilkada 2020 kita menyelenggarakannya dalam situasi pandemi," kata Arief dalam diskusi daring, Kamis (17/12).

Dalam paparan Arief, pengeluaran terbesar untuk membeli masker sebanyak 900.051 boks dengan nilai Rp145,2 miliar. Kemudian ada pengadaan 300.017 unit alat pengukur suhu badan atau thermo gun senilai Rp144,6 miliar, dan 300 ribu baju hazmat senilai Rp30,2 miliar.

Selanjutnya untuk pembelian 600 ribu botol disinfektan senilai Rp41,5 miliar, 600 ribu botol sabun cair senilai Rp10,9 miliar, 2,7 juta unit face shield senilai Rp25,8 miliar, 300 ribu boks sarung tangan latex untuk KPPS senilai Rp29,6 miliar, serta 300 ribu alat semprot senilai Rp25,9 miliar.

Ada pula pengadaan 600 ribu tempat air berkeran senilai Rp58,2 miliar, 3 juta boks sarung tangan plastik untuk pemilih Rp41,8 miliar, 300 ribu lembar plastik senilai Rp4,2 miliar, tisu sebanyak 900 ribu boks dengan nilai Rp15,6 miliar,dan 600 ribu botol hand sanitizer senilai Rp13,2 miliar.

Arief menyampaikan anggaran itu dikeluarkan untuk memastikan keselamatan semua pihak dalam mengikuti pilkada di tengah pandemi.

"Untuk mendukung pencapaian menjaga kesehatan dan keselamatan bagi semua pihak. Bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, tapi juga bagi pemilih. Ada masker, thermo gun, baju hazmat dan seterusnya," ujar Arief.

Sementara itu, Pilkada Serentak 2020 telah memunculkan klaster baru penyebaran virus corona. Tiga daerah di antaranya berada di Banten yakni, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang.

"Kabupaten Serang minggu ini zona merah, hal ini dampak dari dominasi kasus positif dari kluster pilkada," kata Ati kepada wartawan seperti yang dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (15/12). **prc4