KUA PPAS APBD 2021 Kepulauan Meranti Disahkan, Pendapatan Turun Rp214 Miliar dari Tahun Ini

PELITARIAU - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021, resmi ditetapkan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan DPRD setempat dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2020) malam.

Rapat Paripurna dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, Sekda Kepulauan Meranti Dr H Kamsol, unsur pimpinan DPRD, Ketua Ardiansyah, Wakil H Khalid Ali dan Iskandar Budiman serta seluruh kepala OPD dan pejabat instansi vertikal.

Proyeksi pendapatan dalam APBD tahun 2021 itu disepakati sebesar Rp 1.139.838.838.666 triliun berkurang  sebesar Rp 214 miliar dari dari APBD 2020 murni yakni sebesar Rp 1.354.326.093.475 triliun.

Dalam rapat paripurna KUA PPAS itu, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan menyampaikan rincian pendapatan asli daerah sebesar Rp 204.312.628.659 miliar, dana perimbangan Rp730.071.596.635, lain-lain pendapatan yang sah Rp30.860.000.000.

Sementara itu belanja daerah sebesar Rp1.179.864.127.739 dimana rinciannya yakni belanja operasi Rp863.538.617.626, belanja modal Rp150.431.610.482, belanja tidak terduga Rp10.491.643.666, belanja transfer Rp155.402.255.963. Sementara itu pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp40.025.291.073.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa KUA PPAS APBD  tahun 2021 ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam menyusun RAPBD 2021 sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017.

"Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kepulauan Meranti yang telah sama-sama bekerja dalam rangkaian proses pembahasan dan penyusunan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021 dari awal sampai ditandatanganinya KUA PPAS malam ini. Hal ini membuktikan keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif yang selalu bersama- sama memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya demi kemajuan kabupaten yang kita banggakan ini," kata Bupati Irwan.

Bupati juga mengatakan KUA PPAS ini memuat tentang prioritas pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia. Infrastruktur dan Penurunan Angka Kemiskinan.

Selain itu KUA PPAS tahun anggaran 2021 ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta kondisi ekonomi saat ini yang sedang kurang baik akibat adanya pandemi Covid-19.

Ditambahkan bahwa pada APBD 2021 mendatang sebagian angaran daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan penanganan dampak ekonomi akibat pandemi tersebut. Penghematan dan efisiensi tentu saja langkah kongkrit yang harus ditempuh oleh pemerintah agar tidak terjadi defisit yang besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Belanja - belanja yang bersifat seremonial tetapi tidak menunjang prioritas pembangunan dan penanganan Covid-19, tentu saja kita minimalisir dan bahkan kita hilangkan. Sebagian besar postur kan dalam belanja peningkatan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan," ujar Irwan.

Dikatakan Bupati, anggaran pendapatan untuk 2021 yang berkurang hampir Rp200 miliar lebih ini salah satunya disebabkan oleh penurunan penerimaan daerah salah satunya dari sektor pajak daerah akibat pandemi Covid-19.

"Ini dimana hotel-hotel menjadi sepi pengunjung, demikian juga yang terjadi pada rumah-rumah makan dan lain sebagainya.

Dari sisi belanja dapat kita lihat bahwa pada APBD ini adalah sebesar Rp1,179 miliar lebih atau turun sebesar Rp226 miliar lebih dari APBD tahun anggaran 2020 yaitu Rp1,406 miliar lebih. Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021, maka eksekutif dan legislatif pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2021 mendatang. Semoga tahapan-tahapan selanjutnya dalam peyusunan RAPBD nanti dapat kita lalui dengan baik dan mampu menghasilkan APBD yang berkualitas demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Irwan.

Dikatakannya juga tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konsiitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan. antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

"Oleh karenanya kemitraan yang sejaiar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi tugas dan peran kita masing-masing dengan menyadari bahwa Pemerintah Daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD, akan terjadi ketimpangan, tidak akan serasi dan sejalan dalam membangun Kabupaten Kepulauan Meranti yang kita cintai ini," jelasnya.

"Saya berharap agar APBD Tahun Anggaran 2021 ini dapat berjalan optimal sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal. Semoga dengan Nota Kesepakatan ini, KUA-PPAS Sementara APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 yang telah dihasilkan ini, akan membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. **prc4

sumber: halloriau