SBY Minta Negara Sebut Dalang Kerusuhan Demo Omnibus Law

PELITARIAU, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta negara menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.

Menurut SBY, jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.

"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," kata SBY lewat akun Youtube pribadinya, Senin (12/10).

SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang menggerakan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut.

"Hubungan saya dengan Airlangga selama ini baik, dengan Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak ada masalah. Saya enggak yakin BIN anggap saya sebagai musuh negara," ujarnya.

Presiden ke-6 RI itu lantas meminta dalang yang diklaim menggerakkan, menunggangi, dan membiayai demonstrasi UU Ciptaker ditanya langsung kepada Airlangga, Luhut, dan BIN. Ia meyakini, Airlangga, Luhut, dan BIN mau mengungkap pihak yang disebut menunggangi aksi pada 8 Oktober lalu tersebut.

"Saya yakin beliau kalau ditanya pers, oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," katanya.

Mantan ketua umum Demokrat itu mengatakan dirinya tak pernah berpikir untuk menggerakkan, menunggangi, ataupun membiayai demonstrasi Omnibus Law Ciptaker andai kata dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Ia mengaku tak pernah berpikir untuk melakukan langkah yang tidak tepat seperti itu.

"Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan massa begitu luas di Tanah Air kemarin, andai kata saya punya uang dan uangnya banyak dan menggerakkan aksi seperti itu, saya juga tidak punya niat. Tidak terpikir untuk lakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menuding ada elite politik yang mendanai dan menjadi aktor intelektual di balik aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah Tanah Air. Pernyataan tersebut dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Sebetulnya, pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek dibalik penggerak demo," kata Airlangga di program Squawk Box CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10). **prc4

sumber: cnnindonesia