Pemda Meranti dan KPK Gelar Rapat Koordinasi

PELITARIAU, Selatpanjang-Mengantisipasi penyalahgunaan keuangan daerah (Korupsi) di Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggelar rapat koordinasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Aula RSUD Kabupaten Meranti, Selasa (23/12).

Kegiatan diikuti oleh Sekdakab. Meranti Drs. Iqaruddin, Msi, Hirmansyah Anggota DPRD Meranti, Ketua Bappeda Meranti, Koordinator Super Visi Pemberantasan Korupsi KPK, perwakilan Perbankan, Seluruh Kepala Badan/Dinas dilingkungan Pemda Meranti, serta Kabag dan Camat

Repat koordinasi dengan KPK tersebut wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberantas terjadinya korupsi penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan kegiatan. Hadir sebagai pembicara Koordinator Super Visi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Ikhsan Alhuda yang memberikan pemahaman tentang korupsi dan apa saja yang masuk kategori korupsi.

Menurut Nurul Ikhsan, faktor penyebab korupsi bisa dari keinginan pelaku sendiri dan bisa karena ketidaktahuan. Dicontohkannya dalam kasus Korupsi SKK Migas yang melibatkan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Dimana saat dilakukan pemeriksaan oleh KPK, Rudi menyatakan dirinya tidak korupsi dan mengaku hanya melakukan gratifikasi. Tapi menurut KPK gratifikasi juga termasuk dalam korupsi begitu juga kasus lainnya yang melibatkan tersangka korupsi suap dan perbuatan curang dari aparatur yang jika dikaji secara langsung tidak merugikan keuangan negara.

Dihadapan para Kepala SKPD, Nurul juga memaparkan berbagai kegiatan Pemda diseluruh Indonesia yang disadari atau tidak disadari menjadi sorotan KPK karena berpotensi terjadinya korupsi. Diantaranya, Tahapan proses penyusunan dokumen penawaran dan penganggaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan, Anggran pendapata asli daerah belum berdasarkan pada potensi pendapatan daerah, Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berdasarkan pada standar satuan harga, pelayanan minimal dan analisa satuan biaya, Pembahasan anggaran dengan DPRD belum sesuai aturan yang berlaku, Terdapat pemecahan paket pekerjaan dalam penganggaran. Dan yang paling sering terjadi Penganggran hibah tidak berdasarkan usulan calon penerima hibah yang di evaluasi SKPD terkait. 

Secara pribadi Nurul, mengucapkan apresiasi terhadap Pemda meranti atas terselenggaranya acara Rakor yang langsung melibatkan KPK. "Ini merupakan yang pertama kali acara Rakor rencana aksi pemberantasan korupsi, harapan kami hasil rapat dapat dituangkan dalam rencana aksi dan dikirimkan ke KPK," ucap Nurul.

Karena merupakan yang pertama, Nurul berencana akan menjadikan Meranti sebagai pelapor rencana aksi Pemda di Indonesia. "Jika perlu kita akan mengundang Sekda sebagai pembucara didaerah lainnya,"jelas Nurul lagi.

Sekdakab. Meranti Drs. Iqaruddin, menegaskan, kegiatan Rakor dalam rangka mempercepat penerapat prinsip tata oemerintahan yang baik (Good Goverment), akuntabilitas, tranparansi, ketaatan pada hukum/peraturan perundang-undangan serta partisipasi masyarakat, meningkatkan kwalitas pelayanan publik dengan meniadakan pungutan liar, bersama dengan DPRD melakukan upaya pencegahan terjadinya kebocoran uang negara. "Upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama dan harus mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat,"ujar Sekda.

Dikatakan Sekda, sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Maraknya praktik korupsi yang dilakukan administrator publik maka akan semakin buruk pelayanan publik. Oleh karena itu solisinya dibutuhkan perubahan pada berbagai aspek termasuk struktur, peraturan, struktur dan paradigma. 

Sekda berharap melakui kegiatan Rakor ini, seluruh SKPD yang mengikuti dapat memperoleh pemahaman dan mengaplikasinya dalam pekerjaan. (Rls Humas Sekda)

Editorial: rio ahmad