KPU Amankan Data Pemilih Pilkada 2020 dari Peretas

PELITARIAU, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membeberkan beberapa langkah yang akan dilakukan pihaknya untuk mengamankan data para Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020 dari serangan peretas atau hacker, khususnya dari pencurian data pribadi.

Anggota KPU RI, Viryan Azis mengatakan langkah pertama adalah KPU meningkatkan berbagai penyembunyian data pemilih, meskipun ditampilkan di situs, untuk melindungi pencurian data.

"Kami tidak menampilkan seluruh item data. Dari 12 kolom, kita tidak tampilkan semua. Hanya kolom tertentu, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan, dan Nomor Kartu Keluarga (NKK)," kata Viryan dalam diskusi virutal, Minggu (19/7).

Viryan menjelaskan pihaknya akan menerapkan teknik penyembunyian sejumlah angka di NIK dan NKK. Sebelumnya NIK dan NKK ditutup 4 angka, saat ini KPU akan menutup 10 angka dari 16 angka.

Pihaknya akan membuka 6 angka pertama yang merepresentasikan kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

"Karena 10 digit itu melingkupi data pribadi berupa tanggal dan tahun lahir serta keunikan kode di empat digit terakhir dari NIK. Yang kita buka hanya 6 digit pertama, itu kode provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan," ujar Viryan.

Viryan mengatakan pihaknya juga membedakan server produksi dan publikasi untuk menghindari pembobolan sistem secara keseluruhan. Ia mengatakan apabila memang peretas mampu membobol server publikasi, data-data pemilih masih aman di server produksi.

Sistem informasi yang rentan, kata dia, yakni yang berpengaruh langsung ke data. Mengingat apabila peretas bisa membobol suatu sistem, peretas mampu langsung mengakses data. Itu sebabnya KPU membedakan antara server produksi dan publikasi.

"Kami bedakan antara aplikasi server produksi dan publikasi, kalau terjadi serangan dan amit-amit efektif ke publikasi yang ada, tidak akan efektif ke data. Ini kami akan terapkan terus," kata Viryan.

Lebih lanjut, KPU juga menggalakkan kebersihan siber kepada para stafnya untuk menghindari serangan-serangan malware, ransomware dan phishing.

KPU mewajibkan agar pada Pemilu 2014 dan 2018, peretas bisa mendapat akses melalui media sosial dan email dari penyelenggara. Hal ini merupakan buntut dari penggunaan siber yang tidak sehat.

"Misalnya mengirim email dan kata sandi lewat media sosial sehingga ada yang masuk ke email kita. Sejak 2018 kami gunakan dan wajibkan komunikasi data dan bekerja dengan menggunakan email KPU resmi," ujar Viryan.

Tak hanya itu, Viryan juga meminta jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turut menjaga kerahasiaan data para pemilih.

"Dan kami tegaskan jajaran PPDP, PPS, dan PPK pada minggu ini agar data yang dipegang tidak boleh difoto, tidak boleh digandakan atau disimpan. Itu harus digunakan apa adanya dan dikembalikan, kita berusaha literasi data pribadi," tutur Viryan.

Viryan juga mengatakan dalam perlindungan keamanan siber, KPK berkolaborasi dengan Kementerian dan Kelembagaan seperti, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ia mengingatkan bahwa keamanan siber situs KPK merupakan tanggung jawab bersama antara Kementerian dan Kelembagaan yang turut serta terlibat dalam pengamanan data pemilih.

Kemudian KPK juga menyiapkan berbagai perangkat monitoring untuk mengamankan sistem informasi dari serangan siber, salah satunya adalah firewall.

"Kami juga bentuk Gugus Tugas Keamanan Siber dengan berbagai K/L terkait. Kami intensif komunikasi dan ada perwakilan setiap lembaga untuk berikan penguatan atau ronda siber," ujar Viryan.

Viryan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan laporan ke polisi sebagai bentuk tak menoleransi berbagai bentuk serangan ke layanan publik. Sebab ia mengatakan, para peretas mengaku hanya iseng untuk meretas ketika berhasil ditangkap polisi.