BPH Migas: Tak Jual BBM Bersubsidi, SPBU Tak Akan Rugi

PELITARIAU - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memutuskan mengambil beberapa langkah dan kebijakan pembatasan dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Mulai dari pencabutan subsidi solar di SPBU yang ada di Jakarta Pusat, pembatasan waktu penjualan BBM bersubsidi di beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera, hingga penghentian penjualan BBM bersubsidi di jalan tol.

Rata-rata, semua kebijakan itu akan dilakukan bulan ini. Sejauh ini, baru pencabutan subsidi solar di SPBU yang ada di Jakarta Pusat yang sudah diimplementasikan. Kebijakan itu pun melahirkan curhatan dari pengelola SPBU. Sebab, pengusaha SPBU mengaku rugi dengan kebijakan ini. Penjualan menurun dari biasanya.

Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim mengaku, kebijakan ini sudah dibahas dengan semua pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengusaha SPBU, seperti dilansirmerdeka.com.

"Kita semua bahas dengan Hiswana Migas, semua pihak, pemerintah, kita mungkin lakukan dalam jangka pendek," ujar Ibrahim kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (3/8).

Ibrahim yakin, kebijakan ini tidak serta merta membuat pendapatan SPBU tergerus tajam. Terlebih, saat ini pendapatan pengelola SPBU tidak hanya bertumpu dan mengandalkan penjualan BBM. "Sekarang konsep pompa bensin, ada ritel juga, jual roti, makanan, dan lain-lain. Pendapatan besar dari itu juga, penjualan minyak tidak sampe setengah (dari pendapatan)," jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Ibrahim, dengan hanya menjual solar nonsubsidi, pengelola SPBU justru diyakini bakal untung. Sebab, marjin harga antara solar subsidi dan nonsubsidi cukup jauh. Jadi keuntungan bisa diperoleh dari marjin itu. "Biasanya kalau jual solar subsidi 10 kali mobil mengisi, nanti keuntungannya sama dengan 3 kali mobil mengisi yang nonsubsidi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala SPBU 31.102.02 Tanah Abang, Ferliq mengatakan meski baru awal diterapkan, diperkirakan SPBU ini mengalami penurunan omzet.

"Rata-rata pelanggan kami memang non pemerintah, jadi setiap harinya kami jual 6 ribu liter (KL), ya ruginya kisaran segitu," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (1/8).

Dia belum dapat memperkirakan nilai kehilangan potensi pendapatan setelah kebijakan ini berlangsung. "Saya tak tahu persis rupiahnya berapa, yang pasti 6 ribu kiloliter sudah hilang. Karena memang belum terlihat juga karena ini masih lebaran, mungkin senin nanti," katanya.

Dia mengakui kebijakan anyar pemerintah ini sangat berpengaruh ke semua pihak. Kemungkinan, pelanggan akan beralih ke solar non subsidi. "Kalau pengaruh pasti ada, pelanggan mencari selisih harga di luar. (PR-cr.Ram)