Kasus Ismail Ahmad dan Guyonan Gus Dur, Pengamat: Polisi Harus Lebih Bijak & tidak Reaktif

PELITARIAU, Surabaya - Pengamat kepolisian, Didi Sungkono.S.H.M.H yang juga seorang Advokat ini angkat bicara terkait merebaknya berita penjemputan paksa salah satu masyarakatyang dilakukan oleh anggota Polres Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara.

Hal itu terkait tindakan Polres Kepsul yang mempermasalahkan Ismail Ahmad karena mengunggah guyonan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur soal polisi jujur.

Pengamat kepolisian dari Surabaya ini menilai, yang dilakukan Kapolres Kepsul AKBP Irvan dan anak buahnya itu jelas sangat menciderai frasa demokrasi dan berlaku mundur bagi baju coklat sendiri, untungnya Mabes Polri dan Kapolda bergerak cepat,hingga perkara ini tidak membesar bagai bola salju.

“ Harusnya Kapolres lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap apa yang disampaikan oleh masyarakat, tanggapi secara humanis, janganlah terlalu reaktif,ini bukan jaman kolonial, polisi harus PROMOTER, nilai nilai kebijaksanaan, nilai nilai etika, harus diutamakan,biar tidak mencoreng dan memalukan institusi Polri,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih jauh Didi menyebut, bahwa kasus ini menujukkan ada masalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di level bawah yang tidak koordinasi dengan satker atau kasat bahkan Kapolres. Semestinya, sekelas kapolres, sangat bisa membedakan mana kritik dan mana ujaran kebencian, karena semua sudah diatur dalam UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

“Semoga Ini hanya faktor kekhilafan saja dan tidak menunjukkan kemampuan SDM Polri selevel kapolres yang kurang cakap , sehingga tak mampu membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian,” Terangnya

Selain itu, tindakan penyidik Polres Kepsul yang memanggil dan memeriksa Ismail Ahmad itu disebutnya sangat tidak layak.

Hal itu, lanjutnya, menandakan bahwa nilai luhur kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sebagaimana di atur dalam UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, mulai hilang di generasi muda kepolisian.

Teks foto: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Rikwanto, Kepada Wartawan Menegaskan Sudah Memberikan Teguran Kepada Kapolres, Agar Tidak Terlalu Reaktif Terhadap Masyarakat.

“Bahkan, polisi bertindak sebagai hantu yang menakut-nakuti masyarakat yang kritis,” kecamnya.

“Terbukti seorang perwira menengah, kapolres, tak bisa membedakan antara kritik dan ujaran kebencian,” Terang Advokat dari LBH Rastra Justitia789 ini.

Wakapolres Kepulauan Sula, perlu masyarakat ketahui, diakhir cerita polres Sula diwakili oleh Wakapolres memberikan keterangan pers penghentian kasus Ismail Ahmad. Secara terpisah Kapolda Maluku Utara, Irjen polisi Rikwanto menyatakan, dirinya sudah memberikan teguran kepada Kapolres Kepsul AKBP Irvan dan anak buahnya.

Rikwanto menganggap, apa yang dilakukan AKBP Irvan dan anak buahnya adalah tindakan yang kurang tepat. Hal itu didapat setelah dirinya mendalami kasus ini. Baik dari sisi kapolres, anggota yang memeriksa hingga dan obyek yang dipermasalahkan.

“Jadi yang dilakukan oleh Polres (Kepulauan) Sula itu kurang tepat. Polres Sula, terutama pada anggota Reskrim yang kebetulan menemukan itu di Facebook, saya sudah tegur,” beber Rikwanto.

Peringatan senada juga dilontarkan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Awi Setiyono yang mengingatkan AKBP Irvan dan anak buahnya tidak bereaksi berlebihan terhadap suatu candaan yang dilakukan warganya.

“Saya sampaikan ke Polda Malut, terutama Polres Kepulauan Sula, coba jangan terlalu reaktif dalam menyikapi sesuatu,” ujar Awi Setiyono kepada wartawan, Kamis (18/6/2020).

“Jangan mencederai sesuatu yang hanya candaan saja langsung ditanggapi dengan serius,” singgung Awi.

Awi mengatakan warga tersebut telah menjelaskan bahwa candaan itu tidak dimaksudkan untuk menghina institusi atau pihak lain.

“Yang terjadi memang ada anggota Polres Kepsul yang lihat di FB (Facebook), ada seseorang mengunggah terkait dengan candaannya Gus Dur. Dari hasil wawancara, dia (terlapor) tidak bermaksud menghina institusi atau siapa pun terkait dengan candaan itu,” ujar jenderal bintang satu ini.

Awi juga berpesan kepada jajaran Polres Kepulauan Sula agar tidak memaksakan pengenaan unsur pidana dalam kejadian ini.

“Kalau memang tidak ada unsur pidananya, jangan dipaksakan,” ucapnya.

Awi memastikan bahwa pemanggilan terhadap warga Kepulauan Sula tersebut hanya untuk wawancara saja.

“Cuma sempat dipanggil untuk diwawancarai saja,” **prc4

sumber: koordinat.com