Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
DPR Dinilai Terlambat Kiritisi Program Kartu Prakerja
PELITARIAU, Jakarta - Akhirnya partai politik (parpol) angkat bicara soal kritikannya, terhadap program kartu Prakerja ala Pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Sebagai bantuan masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan gelontoran anggaran Rp 5,6 triliun.
Kritikan dilayangkan dari PDIP. Anggota DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan meminta KPK ikut terlibat mengawasi tender 8 start up menjadi salah satu kecurigaan ada kongkalingkong dalam program tersebut.
Senada dengan PDIP, parpol di barisan pemerintah NasDem dan Gerinda juga turut ikut mengkritik. Sedangkan Golkar menepis bahwa program kartu Prakerja sudah tidak ada celah untuk korupsi.
Melihat kondisi tersebut, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola menganggap, parpol yang saat ini memertanyakan program kartu Prakerja disebutnya terlambat.
"Kami juga menganggap walaupun banyak parpol mulai ikut mempertanyakan program ini. Ya, itu seharusnya dilakukan sejak awal penanganan. Kami mengapresiasi, tapi terlambat," katanya saat diwawancara merdeka.com, Sabtu (2/5).
Alvin menilai, DPR sudah seharusnya melakukan pengawasan sejak proses penanganan pandemi ini dimulai bukan ketika sudah jalan.
"Publik berharap proses evaluasi dapat berjalan cepat dan transparan. Terlebih, Bagi kami langkah Pemerintah yang memasukkan program kartu Prakerja ke dalam program penanganan dampak Covid-19 tidak relevan sejak awal," ungkapnya.
Program yang merangkul delapan platform digital yang terlibat, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.
Alvin menduga, kedelapan platform digital terpilih merupakan hasil dari proses persaingan usaha yang tidak sehat dan sesuai. Dia mendorong supaya program kartu Prakerja dievaluasi dan dihentikan.
"Konkretnya, batalkan wacana penambahan anggaran program kartu Prakerja untuk penanganan Covid-19 lainnya dan merealokasikan anggaran seluruhnya untuk memberikan bantuan ke warga rentan miskin dan, atau pemenuhan alat kesehatan," tutupnya. **prc4
sumber: merdeka.com
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.