DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

HOT TOPIC

Tak Jauh Dari Kantor Bupati Inhu, Ditemukan Bangunan SD Negeri Tidak Layak Seperti Rumah Panggung

Editor :zulpen Sabtu,08 Februari 2020 | 21:19:18 WIB
Tak Jauh Dari Kantor Bupati Inhu, Ditemukan Bangunan SD Negeri Tidak Layak Seperti Rumah Panggung Ket Foto : Wakil ketua DPRD Inhu H. Suwardi Ritonga, SE menyampaikan saran usulan prioritas untuk dilaksanakan Pembangunanya di Kecamatan Rengatbarat.

PELITARIAU, Inhu - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rengatbarat diwarnai dengan, pembahasan adanya ditemukan bangunan Sekolah Dasar (SD) negeri yang masih berdinding dan berlantai papan, bangunan SD Negeri tersebut dibangun layaknya seperti rumah panggung di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengatbarat Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Provinsi Riau.

Ada tiga poin yang di sampaikan secara khusus oleh Wakil ketua DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE dalam Musrenbang Kecamatan Rengatbarat Sabtu (8/2/2020), dirinya meminta agar pemerintah memasukan rencana pembangunan pada sektor inspratruktur jalan untuk menuju kesekolahan panggung tersebut, pemerintah diminta memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap desa kemudian, untuk SD Negeri 017 di Desa Talang Jerinjing yang jaraknya hanya belasan kilo meter dari kantor bupati Inhu segera dibangun permanen dan guru negeri didistribusikan.

"Ironis sekali saya lihat ada Sekolah Dasar (SD) Negri 017 dan SD Negri 010, di Desa Talangjering yang jauh dari layak, bahkan sekolah SD tersebut dekat dengan kantor pemerintahan Kabupaten Inhu, dimana gedungnya dari papan, lantai papan, bangku reyok, guru swadaya, ada yang guru relawan. Masalah pendidikan ini kedepan, jangan lagi ditemukan yang notabene bahwa Inhu ini sudah dapat pengakuan dari lembaga yang berkapasitas Indragiri adalah layak anak," ujar politisi Partai Gerindra Inhu ini. 

Suwardi Ritonga menegaskan, apapun ringkasan dan yang dirumuskan untuk dimasukkan menjadi prioritas pembangunan Inhu khususnya Kecamatan Rengatbarat tahun 2021, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan bidang pendidikan, kebutuhan bidang kesehatan, dan kebutuhan bidang infrastruktur, karena tiga bidang tersebut adalah hak masyarakat. 

Sebagai pimpinan di DPRD Inhu asal daerah pemilihan Inhu I, dirinya masih menemukan sekolah yang terabaikan oleh pemerintah, luput dari sentuhan tangan pemerintah, "Hari ini saya lihat pemerintah tergoda keindahan pembangunan disekitar perkotaan saja, hingga lupa bahwa di desa Talang Jerinjing ada sekolah negeri yang sangat memprihatinkan, jalan ke sekolahnya sangat tidak layak, ruang belajar tidak layak. Sarana anak-anak belajar juga tidak layak, artinya kita zolim dengan pendidikan," ujar Suwardi.

Suwardi Ritonga menyebutkan, dari jumlah posko kesehatan yang ada di Kecamatan Rengatbarat, khusus bidang kesehatan di 17 desa 1 Kelurahan, sudah hampir seratus persen di kunjunginya, mayoritas di pembangunan gedung pustu hampir merata di semua desa sudah ada, tetapi hanya gedungnya saja. "Sarana dan prasarana fasilitas kesehatannya tidak ada di pustu itu, hampir seluruhnya kamar mandi, dan wc tidak ada serta sumber air bersih juga tidak ada di Pustu tersebut," katanya. 

Kemudian ditambahkan Suwardi Ritonga, seluruh investasi oleh pihak investor yang masuk ke Inhu, bisa berkembang namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi masyarakat Inhu atas kehadiran pihak investor, sebab masih ditemukan di sekitar area perusahaan perkebunan dan pabrik warga miskin dan kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. 

Menjawab usulan prioritas yang disampaikan pimpinan DPRD Inhu tersebut, Bupati Indragiri Hulu yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhu Junaidi Racmat, menyampaikan mengklarifikasi atas kekecewaan Wakil ketua DPRD Kabupaten Inhu. "Jika layak bangunan SDN 017 untuk dibangun, maka akan dibangun. Namun, SDN 017 Rengat Barat yang berada di Desa Talang Jerinjing itu merupakan kelas jauh," ujar Junaidi

Dalam kesempatan itu Junaidi juga menyampaikan, terkait masyarakat yang datang di musrenbang Kecamatan Rengatbarat, bahwa yang hadir di Musrenbang adalah mayoritas PNS karena PNS ditugaskan oleh Bupati untuk hadir, ditugaskan untuk mengklarifikasi usulan yang disampaikan oleh camat, karena camat telah melakukan Pramusrenbang. 

"Dilaksanakannya Musrenbang ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, inilah yang perlu di sepakati yang mana yang harusnya di prioritaskan untuk dilakukan pembangunan. "Terkait tentang pendidikan yang masih ada jauh dari layak atau terabaikan yang dekat dari kantor pemerintahan Kabupaten Inhu dalam aturan adalah terbilang kelas jauh artinya ada kelas induk akan dipertimbangkan dengan kelas jauh," ucapnya.

Tampak hadir dalam Musrenbang tersebut, Bupati Inhu yang diwakili oleh Kepala Bappeda Junaidi Racmat, juga dihadiri oleh unsur pimpinan Kabupaten Inhu, terdiri dari asisten, kepala dinas, kepala badan, dan eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemkab Inhu. Serta anggota DPRD daerah pemilihan Inhu I, serta dihadiri juga kepala desa se-Kecamatan Rengatbarat barat. **prc/tim


Akses PelitaRiau.Com Via Mobile m.pelitariau.com

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved