Muhammad Syafaat: Seluruh Anggota Fraksi PKS DPRD Inhu Harus Selektif Ketika Bahas RKA

PELITARIAU, Inhu - Adanya penegasan pimpinan DPRD Indragiri hulu (Inhu) Riau, tentang pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus sesuai dengan kebutuhan bukan berdasar keinginan semata. Hal itu disambut serius oleh fraksi PKS DPRD Inhu yang menginginkan RKA APBD Inhu 2020 harus beralaskan untuk kesejahteraan rakyat dan kebutuhan pokok masyarakat Inhu.

Ketua fraksi PKS DPRD Inhu Muhammad Syafaat SHi kepada wartawan (20/11/2015) menegasan, seluruh anggota fraksi PKS di DPRD Inhu saat membahas RKA OPD yang termasuk dalam APBD Inhu 2020 harus beralaskan seutuhnya kepada kepentingan dan kebutuhan pokok masyarakat.

"Anggota dewan dari fraksi PKS akan komit memperjuangkan kegiatan APBD untuk membangun jalan, jembatan, bangunan sekolah, serta alokasi anggaran untuk bantuan Masjid dan Mushalla," kata Muhammad Syafaat seraya menjelaskan tentang pembahasan RKA OPD mulai dilakukan DPRD Inhu sejak Kamis (21/11/2019) besok.

Sebagai ketua fraksi PKS di DPRD Inhu, politisi yang akrab dipanggil ustad Syafaat ini meminta kepada anggota fraksi PKS DPRD Inhu, untuk betul-betul selektif dan berani mencoret anggaran yang konsumtif dan seremonial serta mendalami seluruh rencana belanja yang menggunakan APBD sesuai azas manfaat dan kepatutan.

"Saatnya APBD Inhu digunakan sepenuhnya untuk peningkatan sumberdaya manusia dan pemerataan pembangunan fisik yang dibutuhkan rakyat, sebab disaat ini Kabupaten Inhu masih jauh tertinggal oleh Kabupaten kota lainnya di Riau," tegas Syafat, politisi yang memiliki program sedekah gaji bulanan kepada masyarakat miskin  di Inhu ini.

Menurutnya, fraksi PKS DPRD Inhu pada APBD 2020 mendatang yang RKAnya dilakukan pebahasan di dewan, dirinya bersama rekan dewan serius memperjuangkan pembangunan  di Daerah Aliran Sungai (DAS) juga bangunan pasar air molek yang masih terbengkalai, kesemuanya itu harus menjadi prioritas belanja anggaran Kabupaten Inhu tahun 2020. 

"Saat pembahsan anggaran, kita akan sesuaikan RKA OPD dengan kodisi kebutuhan rakyat Inhu yang kita ketahui dilapangan, kita pastikan anggaran yang bersifat konsumtif dan ceremonial tak bermanfaat dicoret dan tidak masuk dalam APBD 2020 nanti," tegasnya. **prc