Mengamankan Pemerintahan, Golkar Diprediksi Ngotot Kuasai Komisi I DPRD Inhu

PELITARIAU, Inhu - Rampungnya pembentukan 8 fraksi di DPRD Indragiri hulu (Inhu), kesepakatan baru akan kembali dilakukan dalam lobi-lobi yang cukup alot. Dimana 8 fraksi akan memperebutkan kursi strategis pada alat kelengkapan dewan seperti kursi ketua fraksi dan kursi jabatan alat kelengkapan dewan lainya.

Dari 8 fraksi di DPRD Inhu yang akan disahkan dalam sidang paripurna pekan depan, ada 4 fraksi yang memiliki suara dominan lebih banyak dari ketika melakukan voting. 

Adanya lobi koalisi diawal, akhirnya berhasil terbentuk empat fraksi yang memiliki anggota terbanyak adalah, fraksi gabungan Golkar dan PKPI dengan jumlah 7 kursi, fraksi gabungan Nasdem dan Hanura memiliki 5 kursi, fraksi PAN dan Perindo memiliki 5 kursi, belakangan terbentuk fraksi gabungan Demokrat dan Berkaya dengan jumlah 4 kursi disusul dengan bergabungnya PPP dalam koalisi Demokrat dan berkarya akhirnya memperoleh 7 kursi.

Sedangkan 4 fraksi lainya adalah yang sulit mendapatkan kursi strategis dalam alat kelengkapan dewan adalah fraksi PKB dengan jumlah 4 kursi, fraksi Gerindra 4, fraksi PKS 4 kursi dan fraksi PDI Perjuangan juga 4 kursi. 

"Golkar tetap akan menguasai komisi satu di DPRD Inhu, sama seperti tahun-tahun lalu, misinya untuk mengamankan pemerintahan yang saat ini Bupatinya masih orang Golkar," ujar pemerhati politik pemerintahan daerah
 Irsyaddunnas SH MM mantan birokrasi lulusan PIM II di LAN jakarta tahun 2008 berbincang dengan wartawan Minggu (15/9/2019) di Rengat.

Fraksi yang memiliki anggota banyak di DPRD Inhu itu, kata Dosen yang akrab dipanggil Idon ini menjelaskan, fraksinya akan cendrung menguasai kursi di komisi-komisi yang meski orang-orang fraksi tersebut tidak memiliki kompetensi pada komisi yang diduduki terhadap keilmuanya.

Contohnya fraksi Golkar memiliki 7 kursi setelah bergabungnya 1 kursi PKPI di DPRD Inhu, komisi I bidang kerja pemerintahan, Setwan dan Setda cendrung akan dikuasai oleh fraksi Golkar pada komisi I. 

"Dengan politik kepentingan penguasa, maka komisi I bidang kerja pemerintahan dikuasi oleh partai bupati yang lagi berkuasa," ujar Idon yang pernah menjabat Inspektur pemeriksa pemerintah daerah.

Begitu juga dengan fraksi lainya yang memiliki anggota fraksi dominan lebih banyak, dia akan merebut kursi strategis pada komisi-komisi. "Bisa saja fraksi PKB, Gerindra, PKS dan Fraksi PDI Perjuangan yang masing-masing memiliki 4 kursi dan tidak berkoalisi akan kecolongan tidak dapat kursi strategis pada alat kelengkapan dewa di DPRD Inhu," jelas Idon.

Padahal kata Idon, semustinya ketika membentuk komisi kerja pada alat kelengkapan dewan, tidak lagi membawa embel-embel partai, namun melakukan penilaian khusus keilmuan pada anggota dewan yang menduduki jabatan alat kelengkapan dewan.

Komisi II misalnya, membidangi kerja tentang Dinas pertanian atau perkebunan dan bidang kerja Dinas Koperasi dan UMKM, komisi II tersebut diduduki oleh ketua komisi atau orang yang paham tentang kerja komisi dua itu sesuaikan dengan keilmuanya.

Begitu juga dengan jabatan di komisi III DPRD Inhu bidang kerja Dinas PUPR, BLH dan Bappeda, haruslah dijabat oleh anggota dewan yang mengerti dengan bidang kerja komisi III. Kemudian bidang kerja komisi IV adalah tentang Pendidikan, Kesehatan dan Dispora.

"Anggota dewan haruslah komitmen dengan kampanyenya, jika saat kampanye dia berjanji akan memperbaiki dunia pendidikan dan memperhatikan bidang kesehatan, maka dia harus berusaha masuk di komisi IV," jelas Idon.

Ketika setelah duduk di DPRD, tidak masuk pada bidang kerja alat kelengkapan dewan  sesuai keilmuannya, maka akan terjadi kevakuman atau stagnan terhadap dirinya di DPRD. "Inilah yang mengakibatkan seorang anggota dewan itu hanya datang, duduk dan diam saat menjabat," jelas Idon yang pernah menjabat eselon II di Inhu ini.

Akibat dari, seorang anggota dewan salah masuk pada bidang kerja yang tidak dipahaminya maka, akan membuatnya takut untuk bertemu dengan konstituennya.

Berdasarkan catatan dan prediksi, lobi-lobi yang sudah dilakukan fraksi di DPRD Inhu masuk pada penyusunan jabatan di komisi dengan prediksi. Ketua komisi I akan diisi oleh anggota DPRD dari Partai Golkar, Komisi II dari fraksi Nasdem-Hanura, Komisi III dari PAN dan Perindo serta komisi IV dari Demokrat dan berkarya. **Prc