Kerjasama Timbulkan Konflik, PWRI-B Layangkan Surat ke Pemkab Meranti

PELITARIAU, Meranti - Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia-Bersatu (DPC PWRI-B) Kabupaten Kepulauan Meranti, surati Pemerintah Daerah Kabupaten setempat terkait mekanisme kontrak kerjasama dan pengelolaan dana publikasi media, yang menimbulkan gejolak di tengah pemilik perusahaan media dan wartawan baru-baru ini, Selasa (23/7/2019).

Surat yang disampaikan dengan nomor: 01/PWRI-B/VII/2019/22 itu meminta kepada pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap sistem pembagian kontrak kerjasama yang saat ini dikelola Bagian Informasi dan Komunikasi Pemda.

Nurul Fadli menilai, perlu adanya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, hal itu sejalan dengan fungsi pers yang melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan khususnya dalam pemerintahan.

“Kita dari salah satu pimpinan organisasi wartawan yang berada di daerah ini, beritikad baik untuk meredakan gejolak yang selalu muncul terkait pembagian kontrak kerjasama, untuk itu berdasarkan hasil dari musyawarah kawan-kawan media yang berada dan tergabung di organisani ini, meminta pemerintah menyediakan waktu guna mendiskusikan masalah ini,” ujar Fadli. 

Menurut Fadli, tindakannya ini bukanlah suatu hal yang berlebihan melainkan sesuatu yang sudah ada dalam aturan yaitu berkaitan dengan keterbukaan informasi publik serta peran tugas wartawan dalam melakukan kontrol sosial, seperti yang di tuangkan didalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Apa yang diinginkan oleh kawan-kawan wartawan ini juga sesuai dengan aturan, yaitu berkaitan dengan peran tugas wartawan dalam melakukan kontrol sosial. Selain itu hal ini menyangkut minimnya keterbukaan informasi publik,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut Fadli juga mengingatkan, apabila hal ini tidak diselesaikan, maka hal serupa akan terus terjadi, dan dugaan semakin besar, karena itu kawan-kawan wartawan minta pemerintah menyediakan sedikit waktu untuk melakukan diskusi.

“Diharapkan Pemerintah Daerah bisa menyediakan waktu untuk kita melakukan diskusi. Karena hal semacam ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Apa lagi ada beberapa pihak yang kurang mengerti membaca artikel sebuah berita, ini juga bisa memperparah situasi. Seperti yang kita baca sebuah tulisan di whats app group humas baru-baru ini,” imbaunya.

Harapan serupa dikatakan juga oleh salah seorang pemilik perusahaan media yang tergabung di organisasi tersebu. Ia berharap kepada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, terkhusus yang membidangi Informasi dan Komunikasi, bisa didudukkan semeja guna membahas serta memecahkan masalah yang dari tahun ketahun terus terjadi miskomunikasi, baik berupa pemberitaan dan harga kerjasama yang tersedia.

“Kalau memang harga yang tersedia, tidak sesuai dengan harapan, sebaiknya hal ini dibicarakan dan dibuka kepada seluruh rekan-rekan wartawan yang bertugas dikabupaten kepulauan meranti, dan mudah-mudahan rekan-rekan wartawan bisa menerimanya sepanjang terbangun komunikasi yang baik dan transparansi anggaran yang tersedia,” kata Dedy Yuhara Lubis.

Diakui Dedy, para awak media yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti selama ini cukup dan sangat koorperatif menjalankan tugasnya dalam mengangkat dan mempromosikan daerah ini melalui pemberitaan.

“Kita salut, dan mengakui kepada kawan-kawan wartawan yang tanpa rasa lelah dan jenuh dalam menerbitkan pemberitaan demi pemberitaan kegiatan pemerintah, guna mempromosikan daerah ini. Mereka juga bekerja sesuai KEJ, dan bertugas dibekali dengan surat tugas dan kartu tanda anggota, yang menjadi dasar dan landasan hukum untuk bekerja di lapangan, tetapi kesannya mereka seakan-akan dianggap seperti tiada,” akunya.

Dedy meminta semua pihak untuk saling menjaga dan menghargai serta sama-sama membangun Kebupaten Kepulauan Meranti.

“Selanjutnya marilah kita semua saling menjaga dan saling menghargai, mari kita sama-sama membangun daerah kita ini menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing,” tutupnya. **