Mitigasi Konflik Gajah Dengan Manusia, Ini Pelatihan Dari BBKSDA dan YTNTN

PELITARIAU, Inhu - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN) mendorong  perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar TNTN  dan GSK-Balai Raja menerapkan Better Management Practices (BMP) gajah Sumatera. Untuk itu,  perusahaan-perusahaan tersebut akan diberi pelatihan BMP Gajah Sumatera di Provinsi Riau selama empat hari di Hotel Pesona Pekanbaru.

Kegiatan yang dimulai pada Selasa 24 Juli 2018  besok, diharapkan bisa menghasilkan perlindungan, pengayaan koridor dan populasi gajah serta mitigasi konflik gajah.

Direktur Eksekutif YTNTN, Yuliantony, Senin (23/7/2018) , di Pekanbaru menjelaskan, lebih dari 20 peserta dari unsur perusahaan dan pemerintah akan mengikuti pelatihan BMP Gajah Sumatera di Provinsi Riau tersebut. Peserta pelatihan berasal dari unsur perusahaan pemegang izin HTI dan HGU, pemerintah daerah, BBKSDA Riau, BTNTN, Dishut  Provinsi  Riau  dan  KPH. Mereka akan mengikuti dua sesi pelatihan, yaitu penyampaian materi dan sesi lapangan.

Pada  sesi penyampaian  materi, lanjut Yuliantony, akan dihadirkan narasumber yang mempunyai kompetensi, pengalaman dan pengetahuan terkait habitat dan konservasi  gajah. Sedangkan pada kegiatan praktik lapangan, peserta akan mengunjungi salah satu perusahaan yang beroperasi di sekitar kantong gajah yang telah melakukan usaha konservasi gajah.

Menurut Kepala BBKSDA Riau, Suharyono, pentingnya pelatihan BMP Gajah Sumatera dilakukan, lantaran kondisi gajah di Riau mulai berada pada titik kritis. Program tanggap darurat (emergency response) yang cepat, akurat, menyeluruh, terintegrasi dan inovatif perlu segera dimulai. Intervensi seperti ini sangat penting melibatkan dan didukungan berbagai pihak kunci. 

"Beberapa perkembangan terkait kebijakan dan kesempatan, seperti komitmen terhadap  sustainability yang semakin tinggi dari sektor swasta serta perkembangan teknologi  terkini akan dimanfaatkan secara  maksimal untuk menghadapi tantangan menyelesaikan permasalahan. Tanpa itu, kesempatan untuk intervensi akan hilang dan kita akan kehilangan gajah Sumatera atau paling tidak kepunahan lokal spesies kunci di Riau," jelas Suharyono.

Pemerintah  telah  menetapkan  target-target  yang  lebih  spesifik untuk peningkatan populasi dan pengelolaan habitat satwa prioritas, termasuk gajah Sumatera. Hal ini telah tertuang baik dalam komitmen global dan kebijakan di tingkat nasional yang tersusun dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) untuk gajah yang dijabarkan dan  dioperasionalkan pada Rencana  Strategis  Dirjen  Konservasi  Sumber Daya  Alam  dan  Ekosistem  (KSDAE). Terkait  pengelolaan  habitat atau kawasan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga telah menargetkan terbentuknya unit-unik khusus pengelolaan kawasan hutan agar dapat lebih berfungsi maksimal melalui skema KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), salah satunya adalah KPHK Rimbang Baling yang kini tengah dalam proses penetapan.

Ditambahkan Yuliantoni, sektor swasta juga telah melakukan perbaikan praktik pengelolaan di wilayah konsesinya. Lebih jauh, WWF bersama YTNTN akan melakukan kegiatan pendampingan terhadap pemegang izin HTI dan HGU di sekitar kawasan kantong-kantong gajah.

"Hasil dari pelatihan ini nanti, minimal ada 6 perusahaan yang bersedia melakukan penerapan BMP konservasi gajah  dalam  bentuk  perlindungan, pengayaan  koridor dan populasi gajah serta mitigasi konflik gajah Sumatera di Provinsi Riau," tandas Yuliantony.  **Argus