Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Pemrov Riau Bisa Digugat Class Action
Lukman Edy: Saya Akan Salurkan Rp 1 Milyar Untuk Desa Dalam Setahun
PELITARIAU, Inhu – Anggaran Dana Desa (ADD) di setiap Desa se-Provinsi Riau tahun 2017 tidak dianggarkan, padahal dengan adanya ADD mencapai Rp500 juta dari APBN dan Rp500 juta dari APBD Kabupaten membuat pertumbuhan ekonomi Riau bergerak. Pertumbuhan ekonomi Riau hingga Agustus 2017 hanya 2 persen itu hanya disebabkan adanya ADD dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten dan Kota saja.
Demikian disampaikan wakil ketua Komisi II DPR-RI asal Riau, HM Lukman Edy kepada pelitariau.com Minggu (20/8/2017) saat berkunjung ke Rengat Kabupaten Inhu. “Ekonomi Riau saat ini bergerak hanya disebabkan adanya anggaran kegiatan di Desa, hanya Pemrov Riau yang tidak mengalokasikan anggaran untuk desa, ini sudah masalah dan bisa gugatan class action dilakukan Pemerintah desa kepada Pemrov Riau,” kata Lukman Edy.
Gugatan tidak mendapat ADD bisa diajukan para Kepala Desa Se-Riau, sebab hak memeperoleh anggaran pembangunan dari Pemrov Riau untuk desa baik dari APBN, APBD Kabupaten maupun APBD Provinsi, berdasarkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Gugatan bisa class action bisa diajukan ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta.
"Ini salah kebijakan, anggaran Pemrov Riau dari Pemerintah pusat, untuk bidang desa terus dikucurkan, apa masalhnya Pemrov Riau tidak menyalurkannya ?," kata Mantan Mentri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Era President SBY ini.
Menurutnya, kebijakan Pemrov Riau selama kurun satu periode Anas Makmun-Andi Rahman, hanya satu kali anggaran untuk desa dari Pemrov Riau disalurkan, selanjutnya Pemrov Riau menghapuskan anggaran dari Provinsi untuk anggaran desa. “Itu pun sejak dipimpin atok Anas, setelah wakilnya (Andi Rahman,red) melanjutkan kepemimpinan Anas Makmun desa tidak memperoleh anggaran dari Pemerintah Provinsi lagi,” ucapnya.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau saat sangatlah kecil sekali hanya 2 Persen saja, secara nasional pertumbuhan ekonomi Riau berada pada nomor urut 32 dari 34 Provinsi di Indonesia. “Ada 4 terliun silva, anggaran tidak terserap dalam APBD Riau, jika itu disalurkan untuk desa, maka 4 persen pertumbuhan ekonomi riau bisa terdongkrak,” ucapnya.
Lebih jauh disampaikannya, dengan kondisi besarnya APBD Riau dan dilihat dari banyak sektor yang mampu dikelola oleh pemerintah, baik itu sektor pariwisata maupun Sumber Daya Alam (SDA), maka kedepan, desa bisa dianggarkan dananya senilai Rp 1 milyar pertahun dari Provinsi Riau saja.
“Saya ada konsep, dan kedepan kalau memang diamanahkan memimpin Riau, saya akan alokasikan anggaran Provinsi untuk membangun desa senilai Rp 1 milyar dalam setahun,” jelasnya. **ADR
Datuk Seri Afrizal Cik Terima Penghargaan Dari Kapolres Kepulauan Meranti
PELITARIAU,Meranti - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (.
Bupati Asmar Sampaikan Tiga Ranperda, DPRD Meranti Usulkan Empat Regulasi Strategis Untuk Perkuat Tata Kelola Daerah
PELITARIAU,Meranti - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupat.
DPRD Kepulauan Meranti Buka Paripurna ke-5 Dan 3 Ranperda Usulan Pemda dan 4 Inisiatif Dewan Disampaikan
PELITARIAU,Meranti - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna .
Warga Suku Asli Nerlang Terima KTP-el dan Akta Perkawinan Lewat Layanan Jemput Bola
PELITARIAU,Meranti - Warga suku asli di Dusun II Nerlang, Desa Sungai Tohor Bara.
Polres Kepulauan Meranti Peringati Hari Bhayangkara ke-80 Dengan Upacara Khidmat dan Penuh Makna
PELITARIAU,Meranti - Polres Kepulauan Meranti menggelar Upacara Peringatan Hari .
Bupati Asmar Lantik 38 Pejabat di Pemkab Kepulauan Meranti, Tekankan Integritas dan Profesionalisme ASN
PELITARIAU,Meranti - Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melantik dan .








