Merdeka.com - Pemprov DKI berkali-kali mencoba mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Namun upaya itu belum seluruhnya berhasil.
Dulu Gubernur Sutiyoso membangun busway namun tetap saja mayoritas warga Jakarta tetap menggunakan sepeda motor atau mobil pribadi. Alasannya, busway selalu penuh sesak pada jam sibuk. Belum lagi waktu menunggu di halte yang lama.
Untuk warga Jabodetabek, PT KAI lewat PT KCJ sudah membenahi layanan kereta listrik. Tiket KRL Commuter Line pun disubsidi menjadi setengah harga. Namun jika sudah mengalami gangguan kelistrikan, penumpang KRL harus sabar tertahan berjam-jam.
Kini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok kembali menggulirkan ide melarang motor masuk jalan protokol. Jika proyek Mass Rapid Transit (MRT) sudah ada, nantinya mobil akan membayar lewat electronic road pricing (ERP) jika masuk ke jalan protokol Sudirman, Thamrin dan kawasan Kuningan.
Sementara itu motor akan ditampung di parkir khusus. Pengendara motor akan naik bus tingkat menuju jalan-jalan itu.
"Dia bisa turun, terus naik bus dia. iya (jadi diminta untuk naik kendaraan umum), supaya mengurangi kemacetan. Tinggal kasih verboden motor enggak bisa masuk," ujar Ahok .
Kemajuan proyek MRT kini masih jalan di tempat. Paling cepat 2018, proyek transportasi massal ini baru selesai. Tapi apakah layanannya prima, atau seperti TransJakarta dan KRL, sekarang?
Pengendara motor mengaku siap menggunakan kendaraan umum, jika memang nyaman dan tepat waktu.
"Kalau sudah enak, ya buat apa naik motor? Saya terpaksa juga naik motor dari rumah di Ciganjur ke Casablanca karena tak ada transportasi massal. Selama ini kan macet sekali di Mampang dan Jl Rasuna Said," kata Deni, seorang pengendara motor kepada merdeka.com, Selasa (8/4).
Momo, pengendara motor lainnya juga memilih menggeber motor dari Cibinong, Bogor, ke Silang Monas. Alasannya takut telat jika memilih naik KRL atau busway.
"Capek sekali naik motor sebenarnya. Apalagi saya kan sudah masuk Bogor. 40 Km sekali jalan, pulang pergi berarti 80 km. Tapi saya takut juga naik KRL, suka gangguan. Nanti telat potong gaji, kena teguran, nggak enak," kata Momo.
Bisakah 2018 nanti Jl Protokol Jakarta bebas motor?