Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Ini Kata Kapolri Soal Ide Pembubaran Ormas Anti Pancasila
PELITARIAU, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti angkat bicara soal organisasi kemasyarakatan yang anti terhadap dasar negara bangsa Indonesia Pancasila. Polisi telah mengantongi nama-nama Ormas yang tidak berdasarkan Pancasila.
"Iya memang ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila, tetapi kan nanti dari kerangka hukumnya bagaimana. Kan kita tidak bisa bicara hanya begitu saja, kita lihat apakah nanti bertentangan dengan UU Ormas itu atau tidak," kata Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Mei 2016 sebagaimana dilansir viva.co.id.
Badrodin enggan menyimpulkan apakah nantinya Ormas anti Pancasila itu akan dibubarkan atau tidak. Sebab, harus dilihat dari aspek hukum mengenai aturan Ormas tersebut. "Ya kita lihat semuanya nanti, negara kita kan negara hukum, harus berdasarkan hukum," ujarnya.
Terkait rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo akan membubarkan Ormas anti Pancasila sudah dilakukan komunikasi dengan Polri atau belum. "Belum, tentu kan nanti akan ada rapat kalau memang mau dibahas," katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang cukup besar dan terang-terangan anti Pancasila. Tjahjo menyebut, ormas sejenis itu sudah tidak bisa dibiarkan.
"Saya tak bisa sebut tapi adalah. Ada organisasi yang cukup besar yang terang-terangan anti Pancasila. Kalau ada ormas yang terang-terangan menentang Pancasila, anti Pancasila, ini bahaya," ujar Tjahjo.
Belum lama ini, Muktamar Tokoh Umat (MTU) yang digelar oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jawa Timur mendapat protes dari Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama. Penyebabnya, kegiatan itu mengusung ide untuk pembentukan negara Islam atau khilafah.
Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jatim, Rudi Tri Wahid, menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan HTI menggelar muktamar dengan usungan ide khilafah itu.
"Mestinya pemerintah tegas dengan berbagai paham yang mengancam konsensus nasional NKRI," ujarnya.**
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.