PELITARIAU, Meranti- Kejaksaan Negeri (Kejari) Selatpanjang siap melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Meranti terkait penggunaan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda), dalam rangka menggesa percepatan pembangunan di negeri sagu.
Hal itu sesuai dengan program Kejaksaan Republik Indonesia untuk memaksimalkan realisasi penggunaan anggaran daerah khususnya di Kabupaten Meranti.
"Ini merupakan Program dari Kejaksaan RI yang didasari kecendrungan pada tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran Pemda sangat minim," ujar Kajari Selatpanjang Suwarjana SH, disela acara Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4D) di Aula Kantor Bupati, Rabu (15/6).
"Sehingga perlu dilakukan pendampingan kepada SKPD untuk menghindari keragu-raguan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam penggunaan anggraan dalam rangka percepatan pembangunan dan mencibtakan iklim investasi yang baik," tambahnya.
Dengan telah dilounchingnya program TP4D Riau sejak Maret 2016 lalu, Kejari Selatpanjang pun siap melakukan pendampingan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.
Lebih jauh dijelaskan Suwarjana, meski
nantinya Tim TP4D Kejari Selatpanjang telah melakukan pendampingan, namun tak tertutup kemungkinan tindakan melanggar hukum tetap terjadi semua tergantung dari seberapa tertipnya pelaksana pengguna anggaran, dan pihaknya selalu siap menyediakan layanan konsultasi kepada seluruh SKPD di Meranti.
Sekedar informasi, tampak hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, Kajari Selatpanjang Suwarjana SH, Kasi Intel Kejari Selatpanjang Ade SH, Kabag Hukum Sudandri SH, Para Asisten, Kepala Badan/Dinas, Camat, Lurah dan jajaran Kejari Selatpanjang.
Serta, dalam sosialisasi program TP4D yang digelar oleh Kejari Selatpanjang, mendapat sambutan antusias dari seluruh SKPD hingga ke Kecamatan, dibuktikan dengan tingkat kehadiran yang cukup tinggi pada kegiatan tersebut.***