PELITARIAU, Meranti - Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Meranti Drs H Edy Kusdarwanto MM menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Forkopinda terkait Pilkada Serentak di Kabupaten Meranti, rapat yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan KPU dan pihak terkait lainnya dalam rangka mensukseskan Pilkada tersebut, digelar di ruang rapat Melati kantor Bupati Meranti, Rabu (5/8).
Hadir dalam Rakor itu Sekdakab. Drs. Iqaruddin, M.Si., Ketua KPU Meranti Yusli, SE., Komisi A DPRD Meranti diwakili Edi Masyudi, Dandim 0303 yang diwakili Danramin Mayor. Bismi Tambunan, Wakapolres Meranti, Kajari yang diwakili Kasi Intel Wahyu, Panwaslu dan sejumlah Kepala SKPD dijajaran Pemkab. Meranti.
Pada kesempatan itu, Pj. Bupati H. Edy Kusdarwanto, meminta informasi dan masukan mulai dari kesiapan penyelenggaraan Pilkada oleh KPU, Pengamana dari Kepolisian dan TNI, serta penindakan pidana dari Kejaksaan, pendanaan dari DPPKAD dan Bappeda, serta pihak terkait lainnya.
Dari informasi yang disampaikan Ketua KPU Yusli, SE., terkait penyelenggaraan Pilkada sejauh ini semua proses berjalan sesuai rencana, hanya saja sedikit terjadi perubahan pada jumlah TPS yang sebelumnya berjumlah 494 yang ditebar diseluruh wilayah Kabupaten Meranti menjadi 410 TPS.
Terkait pengamanan dijelaskan Wakapolres pihaknya siap menggelar Operasi Mantap, untuk mensukseskannya, Polres Meranti akan menurunkan 380 personil ditambah dengan 1 SSK Brimob Polda Riau, plus 100 personil tambahan dari Polda Riau.
"Untuk pengaman Pilkada kami telah menyiapkan personil dalam Operasi Mantap," ujar Wakapolres yang mengaku tidak ada masalah dalam hal pengamanan.
Hal senada juga disampaikan Dandim 0303 yang diwakili Danramil Selatpanjang Mayor Bismi Tambunan, menyebutkan pihaknya mengaku telah biasa menghadapi semua situasi Kamtibmas termasuk Pilkada, tinggal lagi masalah pendaan untuk menurunkan personil yang dikirim dari Pekanbaru, karena Kodim 0303 Bengkalis menangani 4 Kabupaten yang kesemuanya menggelar Pilkada serentak.
"Tingkat keamanan wilayah relatif kondusif, namun dikawatirkan situasi dapat berubah dipenghujung Pilkada dimana tingkat kerawanan semakin komplek, yang jadi masalah hanya pada anggaran," ujar Bismi Tambunan.
Menyikapi hal itu, Sekda Iqaruddin langsung mengintruksikan Kepala Bapeda dan DPPKAD untuk mengecek semua aturan terkait pembiayaan Pilkada oleh Pemerintah Daerah.
"Bapeda dan Dispenda coba pelajari aturan tentang pembiayaan pemilu Bupati dan Wakil Bupati," ujar Iqaruddin.***dni.