PELITARIAU, Meranti - Dalam rangka mewujudkan dan memastikan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, Lapas Selatpanjang ikuti kegiatan ‘entry meeting’ pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Jumat (31/01/2025).
Kegiatan ini adalah langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Entry meeting ini menjadi momen penting untuk menciptakan dan memastikan kelancaran proses pemeriksaan keuangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas; membuka acara dengan sambutan yang menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi di tengah masa transisi dalam mendukung pemeriksaan keuangan. Supratman menyatakan bahwa proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kredibilitas serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Nyoman Adhi Suryadnyana ikut memberikan sambutan yang memastikan komitmen BPK dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Entry Meeting yang dilakukan oleh BPK RI bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada penyimpangan atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan yang dapat merugikan negara.**