PELITARIAU, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Monoarfa meminta kepada pemerintah bertindak tegas dalam melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. Sebab, jika pelaksanaan mudik tetap diberlakukan akan membahayakan dari sisi keselamatan dan juga tingkat penyebaran virus corona akan lebih masif ke daerah-daerah Indonesia.
"Saya meminta pemerintah tegas dalam hal ini, jadi kami, Komisi V mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terkait aturan pelaksanaan mudik tahun ini dikarenakan adanya pandemi covid-19, jangankan pendatang, masyarakat di sana saja sekarang sudah kesulitan untuk menghadapi covid-19 dengan segala keterbatasan," jelas dia dalam diskusi online di Jakarta, Minggu (12/4).
Dia menilai, keputusan pemerintah saat ini masih ambigu dan tidak jelas. Sebab masyarakat digantungkan dengan masih diperbolehkan mudik dengan catatan lebih diperketat pengawasannya. Namun di satu sisi ada sejumlah pihak yang menolak agar larangan mudik ini tidak dilakukan.
"Jadi, seharusnya pemerintah pusat mempunyai ketegasan apakah boleh atau tidak (mudik). Buat apa pemerintah memberikan kebijakan yang memang salah satunya adalah intervensi dari bantuan tunai, sembako, dan lain-lain," jelas dia.
Di samping itu, pemerintah sudah ada berbagai upaya untuk melarang agar orang tidak mudik salah satunya menyiapkan social safety net, jaring pengaman sosial. Artinya, masyarakat yang tidak mampu yang dikategorikan terimbas akibat virus corona berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pemerintah menyiapkan BLT sebesar Rp600.000 per kepala keluarga, sehingga mereka dari bantuan pemerintah dapat sembako dan BLT saya rasa sudah cukup untuk orang tidak mudik," tandas dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi mengatakan, sejauh ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Menteri Luhut Binsar Panjaitan selaku Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan untuk pelaksanaan mudik tahun ini. Berbagai pertimbangan pun dilakukan agar ekonomi di daerah tetap berjalan.
Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan akan benar-benar melarang mudik tahun ini. Terlebih banyak daerah yang menyampaikan kepada pemerintah ingin memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB).
"Bisa saja kemudian pemerintah akan mengeluarkan semacam larangan mudik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi. **Prc5
sumber: merdeka.com