PELITARIAU, Kerinci - Saat ini, keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Pelalawan tidak saja memberikan angin segar bagi masyarakat yang anti maksiat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan garda terdepan penegakkan Peraturan Daerah (Perda) juga merasa terbantu dengan
berbagai upaya organisasi ini dalam memberantas penyakit masyarakat (Pekat).
Selain itu, sebagai tindak lanjut pembinaan terhadap masalah social yang dinilai belum maksimal, FPI Kabupaten Pelalawan minta legislative menyetujui penambahan dana pembinaan social di APBD Pelalawan yang dikelola Dinas Kesejahteraan Sosial (Diskessos) Pelalawan.
Hal ini terungkap saat berlangsungnya silaturrahim antara Fraksi Madani DPRD Pelalawan, H Abdullah,A.Md, Nurul Hadi dan lainnya dengan sejumlah pengurus FPI Pelalawan di Gedung DPRD Pelalawan, pukul 16.00 WIB Rabu (5/11) sore.
"FPI menyadari selama ini baik Satpol PP maupun kepolisian sudah bekerja optimal dalam memberantas kemaksiatan seperti penjaringan terhadap para PSK. Hanya saja terkesan tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera, setelah dijaring seminggu kemudian datang lagi.
Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pembinaan dan kurang efektifnya dalam penanganan. Dalam kaitan ini FPI menyampaikan rekomendasi kepada dewan untuk dapat meloloskan anggaran yang signifikan terhadap Dinas Kesejahteraan Sosial dalam membahas APBD murni untuk tahun depan," ungkap
Ketua Dewan Tanfidzi DPW-FPI Kabupaten Pelalawan Ir H Habib Syaugi Shahab sambil memaparkan visi misi dan program FPI.
Syaugi mengatakan bahwa FPI bukanlah organisasi anarkis, tetapi merupakan organisasi yang rahmatan lil ‘alamin dan yang paling taat terhadap hukum, dalam setiap aksi-aksinya selalu mengikuti 10 tahapan standar aksi.
Sedangkan terkait pemberantasan pekat lanjut Syaugi yang juga didampingi Wakil ketua Bidang Da'wah Ustadz H Syafrizal S.IQ, M.MPd, Wakil Ketua Bidang Jihad Ustadz H M Gohan Matondang, Wakil Sekretaris Ir Bambang Suryanto serta puluhan pengurus FPI lainnya, dana yang mumpuni juga menjadi solusi pembinaan terhadap segala macam penyakit masyarakat dan warga terlantar yang ada di Kabupaten Pelalawan ini.
"Selain itu FPI meminta Pemkab Pelalawan segera memasang portal dan penambahan penerangan di Masjid Urul Azmi Komplek Islamic Center dan perkuburan. Hal tersebut sebagai upaya mencegah dijadikannya areal itu sebagai tempat mesum. Padahal sudah beberapa kali ditertibkan, namun pelaku maksiat tetap ada di sana," harapnya.
Kabid Perundang-undangan Satpol PP Taswir Sikumbang,S.Sos didampingi Kanit Operasional Ramdani Kamal,S.Sos yang hadir pada saat yang sama menyambut baik dengan kehadiran FPI. Menurutnya, pihaknya merasa terbantu dengan keberadaan FPI. Satpol PP siap bekerja sama dengan FPI dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat sebagai bentuk eksekusi terhadap Perda.
Bahkan, perwakilan Kakan Satpol PP ini juga berjanji akan menindak jika ada personil Satpol PP yang melanggar undang-undang termasuk menjadi backing tempat maksiat. "Tolong laporkan kepada kami, maka kami tidak segan-segan menindak anggota terkait, termasuk sangsi
pemecatan dan lainnya," tegasnya. (kor. htl)
Editorial: Rio Ahmad