PELITARIAU, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Effendi meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan terlebih dulu soal penanganan sektor energi.
"Kalau sudah resmi, baru dari saya bersikap karena dengan perkembangan di luar rencana itu akan direalisasi. Jadi, saya meminta kepada pemerintah agar terlebih dahulu memberikan penjelasan konkret secara resmi soal penanganan di sektor energinya," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Menurut dia, jika hal ini tidak dijelaskan maka akan menimbulkan pertanyaan kelanjutan soal penanganan masalah energi. Selama 10 tahun PDIP mengkritisi sektora energi secara mendalam. Maka, kata Effendi, pemerintah tidak bisa begitu saja memindahkan beban negara kepada rakyat Indonesia dengan cara menaikkan harga BBM.
"Apakah sederhananya pemerintah memindahkan beban itu kepada rakyat. Jadi rakyat dengan sederhananya membeli tidak sesuai kemampuannya. Kan persoalannya di situ. Apakah adil rakyat membeli satu liter Rp9.500, sementara harga sebenarnya sesunguhnya satu liter premium itu hanya Rp6.000," bebernya.
"Mari kita transparan. Mari Pertamina dibuka, diaudit, siapa pengimpornya. Bagaimana peran Petral selama ini, siapa yang berperan di balik ini? Apa peran parpol atau kenapa Petral dibiarkan. Saya berharap di bawah kepemimpinan kabinet yang berjiwa Trisakti ini tidak ada mafia. Ya kalau sama, buat apa ada Pak Jokowi," imbuhnya.
Dia juga tidak merasa khawatir dengan sikap politiknya yang bertentangan dengan pemerintah dan partai."Itu tanya mereka. Ya saya bersikap secara logika, secara data, faktual, " tandasnya sebagaimana diberitakan detikcom
Editorial: Rio Ahmad