DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

HOT TOPIC

Bahas Aset Daerah, Hearing Komisi C DPRD Riau Dengan BPKAD

Editor : Jumat,08 Januari 2016 | 03:57:00 WIB
Bahas Aset Daerah, Hearing Komisi C DPRD Riau Dengan BPKAD Ket Foto : DPRD Provinsi Riau

Komisi C DPRD Provinsi Riau Kamis (7/1/2016) dengar pendapat (hearing,red) dengan Badan Pengelolaan Keuagan dan Arsip Daerah (BPKAD) Riau, rapat yang dipimpin Ketua Komisi C Aherson SSos MSi di Ruang Komisi C gedung DPRD Provinsi Riau,

Dalam hearing tersebut, Komisi C mempertanyakan bagaimana pemanfaatan aset pebakas (eks,red) pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau yang kemarin. Dimana sesuai dengan hasil pengamatan Komisi C DPRD Riau sejumlah aset bekas pelaksanaan PON terbengkalai tanpa perawatan.

Beberapa aset yang di pertanyakan diantaranya adalah, Gedung olahraga Utama, Wisma Atlet dan aset lainnya, dengan keberadaan aset peninggalan PON tersebut hendaknya Pemerintah Provinsi  dapat mengelola dengan baik dan menyelesaikan permasalahan administrasinya.

Dalam hearing tersebut, pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah meminta waktu untuk mempersiapkan perkembangan inventarisasi aset selama ini yang telah dilaksanakan, dan butuh waktu khusus untuk membahas permasalahan aset.

Untuk sistem penerapan sistem IT pada pengelolaan Aset, masih menunggu kesiapaan data berdasarkan inventarisasi aset, Jawa timur telah melaksanakan sistem IT untuk pentaan aset, tahun 2016 belum ada program IT untuk penataan aset , dan Anggota Komisi C DPRD Provinsi Riau Menanggapi agar dianggaran APBD Provinsi Riau masuk untuk penata aan aset dengan sistim IT sehingga penataan aset dilakukan dengan benar.

Komisi C juga menyinggung perkembangan Riau Town Square Adendum 2012, belum kelihatan pembangunan yang berjalan, namun karena yang hadir staf PT. Bangun Megah Mandiri Propertindo (PT. BMMP), Anggota DPRD  Komisi C menyarankan agar dapat menghadirkan pejabat yang dapat mengambil keputusan dan diagendakan lain waktu untuk membahas permasalahan ritos akan diagendakan.

"Persoalan utama adalah, minimnya realisasi anggaran APBD Perubahan tahun 2015 lalau, ditambah lagi permasalahan pengelolaan Aset milik pemerintah Provinsi Riau," kata Aherson.

Menyinggung persoslan realisasi anggaran, dirinya menjelaskan, minimnya waktu untuk pecairan menjadi salah satu penyebab banyaknya anggaran hibah Bansos yang tidak bisa cair. Selain itu, adanya satuan kerja yang tidak melengkapi persyaratan administrasi pencairan juga menjadi penyebab tidak cairnya anggaran hibah Bansos.**(Advetorial)

Akses PelitaRiau.Com Via Mobile m.pelitariau.com

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved