DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

HOT TOPIC

Direncanakan 40 Anggota DPRD Inhu Orientasi Ke Batam

Editor : Selasa,16 September 2014 | 06:17:00 WIB
Direncanakan 40 Anggota DPRD Inhu Orientasi Ke Batam Ket Foto :

PELITARIAU, Rengat – Direncanakan sebanyak 40 anggota DPRD Inhu periode 2014-2019 akan melaksanakan orientasi ataupun pembekalan menjelang pelaksanaan tugas. Orientasi akan dilakukan di kota Batam Propinsi Kepulauan Riau selama tiga hari.

 

Salah seorang anggota DPRD Inhu Mariadi di kantor DPRD Inhu, Selasa (16/9) membenarkan akan dilaksanakannya orientasi bagi seluruh anggota DPRD Inhu yang baru dilantik (8/9). “Kalau tidak ada aral melintang direncanakan Senin (22/9) mendatang seluruh anggota DPRD Inhu akan melaksanakan orientasi ke Batam. Orientasi tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dewan yang baru,”jelas Mariadi.

 

Diungkapkannya juga bahwa persiapan untuk kegiatan orientasi sudah dilakukan pada bagian Sekretariat Dewan. Sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

 

Sementara itu sebelumnya Sekretaris DPRD Inhu, Eddy Warman menjelaskan orientasi untuk anggota DPRD Inhu ini wajib dilaksanakan sebagai pembekalan untuk melaksanakan tugas, baik di komisi, baleg dan lainnya, terutama tugas sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhu .

 

Sedangkan untuk dana kegiatan orientasi tersebut sudah dianggarkan pada APBD Perubahan 2014 dan tinggal pengajuan program saja.  Pelaksanaan orientasi juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan berkoordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Riau.

 

Sementara itu, Eddy menjelaskan, untuk penentuan alat kelengkapan DPRD Inhu, masih menggunakan aturan yang ada pada PP 16 tahun 2010 meskipun sudah ada UU No 17 tahun 2014.

 

Dijelaskan Eddy, pedoman pelaksanaan pembentukan alat kelengkapan yang masih menggunakan PP 16 Tahun 2010 tersebut sesuai dengan surat dari Kemendagri No 160/3273/OTDA tentang pembentukan pimpinan, tata tertib dan alat kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. Isi surat tersebut diantaranya menyebutkan, selama tidak bertentangan dengan UU No 17 tahun 2014, maka pembentukan dapat dilakukan dengan masih mengacu pada PP No 16 tahun 2010 tersebut. (cr. rio)

 

Editorial: Rio Ahmad

Akses PelitaRiau.Com Via Mobile m.pelitariau.com

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved