PELITARIAU, Inhil - Dalam pandangan umum sidang paripurna DPRD Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) Senin (22/8) kemarin, fraksi Demokrat meminta penjelasan tentang belanja publikasi di media cetak, media elektronik termasuk media online.
Dalam pandangan fraksi Demokrat DPRD Inhil dengan juru bijara, Muhammad Sabit SH, menyampaikan kalau, masing-masing media tempat Humas Setda Inhil belaja publikasi memiliki wartawan didaerah Inhil namun demikian, besarnya jumlah biaya publikasi mencapai Rp 12 milyar lebih, tidak sebanding dengan kondisi kesejahtraan wartawan di Inhil.
"Kemana pembelanjaan anggaran sebesar itu, karena berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan para awak media yang ada bertugas di Kabupaten Inhil," kata Anggota DPRD Inhil ini yang sedang menyelesaikan tugas akhir Pascasarja Ilmu hukum pidana di Universitas Islam Riau kepada pelitariau.com.
Fraksi Demokrat membongkar, belanja Publikasi ke perusahaan media melalui wartawan yang bertugas melakukan peliputan berita di Inhil sebesar Rp 12,8 milyar ditambah belanja publikasi di surat kabar, majalah serta surat kabar online Rp 2 milyar lebih.
"Bagaimana media bisa menyampaikan kabar baik tentang proses pembangunan daerah kalau kesejahteraan mereka (wartawan,red) senantiasa dirundung kabar buruk dan bagaimana media bisa menjalankan fungsinya sebagai alat control social dengan baik kalau kebutuhan hidupnya sehari–hari tidak bisa terkontrol dengan baik," kata Politisi Partai Demokrat Inhil ini.
Kepada pelitariau.com, Sabit menjelaskan juga, kalau Wartawan adalah pahlawan yang berjasa menyampaikan informasi, dengan demikian sudah sepatutnya pemerintah daerah bekerja sama yang baik dengan wartawan. "Seperti apa pendapatan wartawan dari total belanja publikasi di media sebesar itu, berdasarkan data surfe kecil-kecilan yang saya buat, setiap harinya wartawan Inhil dirundung kabar buruk soal kesejahtraan," kata Sabit
Bukan hanya itu, Fraksi Demokrat juga menyampaikan, kalau beban belanja honor tenaga tukang, teknis, operator, asisten senilai Rp 32 milyar lebih dan untuk honor peneliti menghabiskan biaya dari Rp 19,8 milyar lebih ditambah lagi pengeluaran lain untuk honor peneliti, honor narasumber, honor instruktur senilai Rp 4,6 milyar lebih
Fraksi demokrat membongkar pengeluaran APBD yang dinilainya sia-sia tahun 2015 berkisar menghabiskan anggaran senilai Rp 52,5 milyar lebih. "Kita Fraksi demokrat juga mempertanyakan indikator kinerja pembangunan daerah yang dicapai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya yang besar tersebut," kata Sabit. **prc/bud
Baca juga Edisi (Satu I) : http://pelitariau.com/berita/detail/8769/permalam-hotel-di-tembilahan-hanya-sewakan-4-kamar-anda-percaya-