Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Dibaca : 6366 Kali
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dibaca : 2925 Kali
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
Dibaca : 7656 Kali
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Dibaca : 1558 Kali
Melihat Pertanggung Jawaban APBD Inhil 2015 (Edisi
Permalam Hotel di Tembilahan Hanya Sewakan 4 Kamar, Anda Percaya ?
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Inhil, Muhammad Sabit SH
PELITARIAU, Inhil - Dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri hilir (Inhil), Senin (22/8) kemarin, berbagai fakta terungkap dalam pandangan umum Fraksi Demokrat. Sidang paripurna berlangsung hikmat dengan agenda pertanggung jawaban pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dan penyampaian 6 Rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Inhil, M Sabit menyampaikan, tahun 2015 pendapatan daerah disektor pajak perhotelan yang ada di Inhil perlu penjelasan lebih lanjut, dimana dari 25 hotel yang ada di Inhil, setiap malamnya jika dihitung secara teliti rata-rata hotel hanya menyewakan 4 kamar per-malam. Dengan demikian pendapatan sektor pajak hotel hanya senilai Rp 235 ribu.
Dari data diatas Fraksi Demokrat terlihat serius menanyakan sumber pendapatan dari sektor perhotelan sebab, angka tersebut dianggap oleh Fraksi Demokrat tidak realistis dengan laju pertumbuhan rill sector transnaksi akomodasi dan makan minum pada perhotelan yang ada di tembilahan.
"Kita minta penjelasan bupati atas pertanggung jawaban APBD tahun 2015, banyak persoalan yang butuh dijelaskan, sebagai contoh total belanja pegawai saja mencapai Rp 815 milyar lebih sedangkan APBD Inhil hanya berkisar senilai Rp 1,8 terliun, berapa belanja pegawai selama setahun dan dari sumber mana?," kata M Sabit SH ketika dikonfirmasi pelitariau.com Selasa (23/8) melalui telpon genggamnya.
Untuk penguatan dalam penegakan Perda khususnya penagihan retribusi dan pajak Fraksi Demokrat berharap agar, alokasi anggaran untuk Satpol PP ditambah agar, kinerja Satpol PP bisa ditingkatkan di masa mendatag, khusunya penagihan retribusi dan pajak dalam penegakan Perdanya di wilayah Inhil.
Terkait dengan Ranperda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Fraksi Demokrat menyarankan, agar Pemda Inhil, Bupati bersama-sama dengan DPRD melakukan perampingan OPD sebab, semakin besar jumlah OPD semakin besar belanja pegawai seperti tahun 2015 lalu, hampir menghabiskan Dana Alokasi UMUM (DAU) untuk belanja pegawai senilai Rp 841 milyar.
Jika pembentukan OPD tidak dirampingkan maka, belanja pegawai kedepan akan menggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) atau belanja pegawai akan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lazin digunakan dana tersebut untuk biaya pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. "Sumber dari anggaran DBH dan PAD itu untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan jalan, dan peningkatan sektor pembangunan nyata di tengah masyarakat," kata Sabit.** Prc
BERITA LAINNYA +INDEKS
Plt Bupati Asmar Lepas Kafilah Meranti Ikuti MTQ Provinsi Riau di Kota Dumai
PELITARIAU, Meranti - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn).
400 Kilo Liter BBM Didistribusikan ke Kios dan SPBU, Polres Meranti dan Pemda terus Pantau Hingga Pengawalan
PELITARIAU, Meranti - Polres Kepulauan Meranti dan Pemerintah Daerah Kepulauan M.
Danlanal Dumai Pimpin Sertijab, Danposal Selatpanjang Pindah Dan Ini Pegantinya
PELITARIAU, Dumai - Komandan Pangkalan TNI AL Dumai Kolonel Laut (P) Boy Yopi Ha.
Lepas Keberangkatan Kafilah Rohil untuk MTQ ke-XLII Provinsi Riau, Ini Harapan Bupati Rokan Hilir
PELITARIAU, ROHIL - Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong secara resmi mele.
Giat KRYD Polsek Senapelan Antisipasi Arus Balik Lebaran
PELITARIAU, Pekanbaru - Polsek Senapelan melakukan kegiatan rutin yang di .
Kapolres Kepulauan Meranti Lakukan Diskusi Sinergi Permasalahan BBM dan Gas LPG dengan Instansi Terkait
PELITARIAU, Meranti - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan, S.H. S.I..