PELITARIAU, Kerinci –Ternyata selama ini SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Pelalawan dipimpin oleh laki-laki. Sehingga langsung mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi Golkar.
“Kami meminta kepada Bupati Pelalawan agar salah satu SKPD yakni Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang perempuan bukan laki-laki seperti selama ini. Hal ini dikarenakan agar program-program soal pemberdayaan perempuan bisa berjalan maksimal ke depannya,”ungkap anggota DPRD Pelalawan Reflita dan Hj Fatmalena, Rabu (8/10)
Menurutnya pentingnya hal ini dilakukan karena program pemberdayaan khusus perempuan bisa saja terkendala karena kaum laki-laki tidak sama pola pikirnya dengan kaum perempuan. Untuk itu agar program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dewan maka kepala pemberdayaan perempuan memang harus dipimpin oleh seorang perempuan.
Selain demi lancarnya program dalam pemberdayaan perempuan di kabupaten Pelalawan, sambungnya, ke depan juga setidaknya ada kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk memimpin suatu instansi. Pasaalnya, selama ini pihaknya belum melihat kepala dinas atau kepala kantor itu perempuan.
"Padahal kan ada juga perempuan yang sudah layak dan mampu menjabat di jabatan itu, apa salahnya perempuan diberi kesempatan untuk memimpin salah satu instansi di pemerintahan," kata Hj Fatmalena dan Reflita.
Kedua anggota DPRD Pelalawan besutan Partai Golkar ini mengharapkan dengan diberikannya kesempatan bagi kaum perempuan dalam memimpin salah satu instansi nantinya bisa memberikan dampak positif bagi kaum perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Sehingga dengan begitu akan terbangun komunikasi yang lebih intens dalam menangani setiap permasalahan ataupun dalam menjalankan program yang sudah direncanakan. (kor. htl)
Editorial: Rio Ahmad