PELITARIAU, Meranti- Masalah disiplin dan profesionalitas pegawai menjadi sorotan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Meranti H Said Hasyim. menurutnya, apa yang telah menjadi janji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer sebelum diterima bekerja harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh.
Karena dalam hal ini, masyarakat telah menunggu peran aparatur yang dapat merubah kehidupan hari ini, pada kekehidupan yang akan lebih baik untuk kedepannya.
Untuk itu, dirinya meminta dukungan dari semua pihak khususnya PNS dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti untuk bekerja dengan profesionalisme dan kesungguhan hati untuk membangun Kabupaten Meranti ini.
"Ini merupakan kemauan kita semua oleh karena itu sesuai dengan janji Korps PNS yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 45 mari tingkatkan pegabdian kita," ujarnya saat menjadi pembina Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) tahun 2016 dihalaman Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (17/3).
Dijelaskan Wabup, dari hasil survei, Kabupaten Meranti merupakan salah
satu Kabupaten termiskin dan terisolir dengan tingkat kemiskinan mencapai
33 persen. Jika dilihat kepelosok Desa masih banyak yang harus dibenahi mulai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan
lainnya.
Sementara kondisi kinerja aparatur saat ini masih kurang, dibuktikan dengan banyaknya oknum PNS maupun Honorer yang keluyuran dipasar dan duduk dikedai kopi saat jam kerja. hal ini membuat Wakil Bupati meradang dan memerintahkan kepala SKPD untuk memberikan sanksi kepada stafnya yang kedapat keluyuran saat jam kerja. Bahkan jika tidak sanggup mengaturnya Wabup akan langsung turun tangan.
"Jangan ada yang berkeluyuran di pasar dan kerja dibebankan kepada pegawai honor. Jika ditemukan maka akan diberikan sanksi. Dan Saya minta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengatur pegawainya kalau tidak saya yang akan atur," tegas Said Hasyim.
Selain itu, dirinya juga kembali menegaskan semua yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai PNS maupun Honorer harus dijalankan dengan baik, semua tak terlepas dari peran pimpinan. Pimpinan diminta untuk mengendalikan dan menyusun program kerja sesuai kondisi real dilapangan berdasarkan kebutuhan dan fakta.
"Masyarakat menunggu kerja kita untuk membenahi segala sektor yang berujung pada peningkatan taraf hidup, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.***