PELITARIAU, Selatpanjang- Melambannya perekonomian tanah air yang berdampak pada pemotongan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah diwaspadai oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Caranya, dengan memperketat pengelolaan anggaran daerah.
"Kita harus berkaca dengan apa yang terjadi tahun 2015 lalu dimana Pemkab Meranti berhutang dengan pihak ketiga karena tidak dapat membayar kegiatan atau proyek yang sudah dikerjakan akibat kosongnya kas daerah. Kekosongan itu bukan pada dasarnya memang kesalahan kita, tetapi akibat gagal salur alokasi anggaran daerah dari pusat," papar Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi saat memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan DPA APBD 2016 di aula rapat Kantor Bupati, Jumat (26/2).
Menurutnya, dalam kerangka penyusunan APBD anggaran yang tersedia dalam DPA merupakan perkiraan anggaran maksimal yang uangnya belum tersedia secara utuh. Anggaran itu diperkirakan masuk ke kas daerah melalui kinerja SKPD-SKPD dan transfer dana dari pusat serta pemerintah provinsi.
"Nah, tahun 2015 lalu ada sekitar Rp 120 miliar yang gagal salur atau tidak ditransfer oleh pusat ke Meranti akibat perlambatan ekonomi terutama pengaruh turunnya harga minyak. Sementara tahun lalu serapan anggaran kita sangat tinggi mencapai 90 persen lebih," tambahnya.
Irwan memperkirakan tahun ini perlambatan ekonomi di seluruh tanah air masih akan terjadi. Penyebab utamanya adalah dampak ekonomi global yang menurun akibat anjloknya harga minyak serta turunnya nilai ekspor Indonesia. Diperkirakan kasus seperti tahun 2015 bisa terulang jika daerah tidak mengantisipasi.
"Ekonomi negara kita sedang melambat, Meranti juga akan melambat pertumbuhan ekonominya. Jadi, kita harus antisipasi agar jangan sampai lagi pemerintah daerah berhutang ke rekanan," terangnya.
"Caranya, jika dahulu setelah DPA diterima semua kegiatan langsung bisa dilaksanakan dan dicairkan anggarannya, tahun ini tidak lagi. Kita akan mengeluarkan SPD tiap bulan. Jadi, jika anggarannya sudah tersedia baru kegiatan dilaksanakan," terangnya kembali.
Bupati Irwan juga meminta seluruh SKPD melakukan efisiensi dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas. Disamping itu menyegerakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung.***