PELITARIAU,ROHIL- Usai di SK-kan oleh masing-masing BPK (Badan Permusyawatan Kepenghuluan) Panitia Pilkades dan Panwas Pilkades 2016, pada Kamis malam,kemaren (22/1) mengikuti Sosialisasi persiapan Pilkades serentak yang di gelar di Hotel Grand Bagansiapiapi.
Acara Sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Kabag Pemdes Rokan Hilir, Jasrianto. Sebelumnya acara Sosialisasi itu berlangsung tertib, namun selang beberapa saat kemudian berlangsung kericuh. Adapun kejadian ricuh tersebut diakibatkan penjelasan pasal demi pasal yang di pandu oleh Dino ( moderator) selaku Sekretaris Panitia Pilkades tingkat Kabupaten, yang dinilai oleh para peserta tidak berdasar.
Salah satunya adalah penjelasan tentang salah satu pasal yang di dalamnya berisi tentang tidak diperbolehkannya ketua BPK menjadi Ketua Panwas Pilkades, keruan saja penjelasan tersebut menuai protes, seperti dilontarkan oleh ketua Panwas pilkades Bagan Batu, Indra K. A, yang menanyakan tentang Dasar hukumnya,
"Kalau ketua BPK mau menjadi ketua panwas harus mundur dasar hukumnya apa? Tanya indra yang sontak dijawab oleh moderator. Dino dengan nada tinggi yang seolah bersikukuh mempertahankan pendapatnya tersebut tanpa dasar hukum jelas,
"Bagi ketua BPK ingin menjadi ketua panwas harus mengundurkan diri sebagai ketua BPK, karena ketua BPK yang men SK-kan Panitia dan Panwas, "terang Dino tanpa bisa menjelaskan dasar hukumnya.
Masih kata Dino, ianya bersikeras mempertahankan pernyataannya tersebut di atas bahkan dengan ucapan yang bernada keras, "ketua BPK itu tidak bisa menjadi ketua panwas, kalau Bapak-Bapak ngotot kita juga bisa ngotot, "demikian ancam Dino yang sontak menuai sorak-sorai dari para peserta sosialisasi.
Pernyataan Dino tersebut di atas menuai kritIkan yang cukup pedas dari peserta sosialisasi seperti di Lontarkan oleh ketua Panwas asal Bagan Sinembah yang enggan disebutkan identitasnya, "masak seorang moderator kok arogan seperti itu, seharus dia bisa mengendalikan emosinya sangat disayangkan dia sampai membuat pernyataan yang kurang sedap didengar, dia itu termasuk pejabat, kok kayak gitu ya ngomongnya,"Tanyanya heran.
Sementara itu terkait penganggaran biaya pilkades untuk masing-masing kepenghuluan belum ada titik terang, pasalnya pemkab Rohil melalui Kabag. Pemdes Jasrianto menyatakan bahwa anggaran pilkades untuk logistik ditanggung oleh pihak kabupaten, namun untuk honorarium dan biaya lainnya diambil dari ADD masing-masing kepenghuluan.
"Kan sudah dianggarkan 20 juta untuk biaya pilkades itu, ya uang itulah yang dikelola oleh panitia, tinggal bagaimana panitia mengaturnya, namun demikian usulan anggaran dari Bapak-Bapak Panitia akan kami sampaikan kepada atasan kami, kami tidak bisa memutuskan pokoknya secepat kami kabari, karena nomor hp bapak-bapak kan sudah ada pada kami, "Tandas Jasrianto ***Jr