PELITARIAU, Pekanbaru - Baru-baru ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan realisasi pencairan anggaran covid-19 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah (Pemda) yang lamban dalam melakukan pencairan anggaran, termasuk Riau dan Pemko pekanbaru.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Firdaus mengaku memang sempat terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Anggaran yang tak tersedia menjadi alasannya.
Wako Pekanbaru dikonfirmasi, Kamis (29/7), mengakui memang ada keterlambatan. Walaupun dia tak menganggap itu jauh dari waktu yang seharusnya.
“Sebenarnya tidak juga. Memang ada keterlambatan barangkali," jawabnya.
Keterlambatan yang terjadi sambungnya bukan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.
Terlambat itu bukan karena lalai. Tapi melakukan pergeseran (anggaran, red). Pitih tu tak ado (uang itu tidak ada),'’ kata dia.
Pergeseran anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19 dilakukan dengan mengambil anggaran dari kegiatan lain yang sudah direncanakan. "Kita harus menunda pekerjaan lain, kita alihkan," ujarnya.
Pergeseran sempat lama kata dia saat refocusing anggaran pertama kali dilakukan. Setelah itu relatif tepat waktu. "Yang agak lambat itu kita dari refocusing pertama. Kemudian juga ada regulasi yang harus kita perhatikan sehingga tidak bisa langsung pergeseran cair cepat, tidak bisa," urainya.
Kondisi ini sambungnya tak terjadi hanya di Pekanbaru. Namun mayoritas terjadi di kabupaten/kota yang ada di Indonesia. "Ini terjadi di seluruh Indonesia. Ya karena tadi itu, pusing (uang tidak ada, red)," tuturnya.
Untuk Kota Pekanbaru, 2021 ini refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 berada di angka sekitar Rp100 miliar. ‘’Total keseluruhan sekitar Rp100 miliar," jelasnya.
Ditambahkannya lagi, pemda seperti Pemko Pekanbaru memang harus putar otak untuk bisa mencukupi kebutuhan anggaran penanganan Covid-19. "Yang jelas dari pemberitahuan terakhir berapa transfer pusat ke daerah, terakhir berkurang. Itu yang buat pusing, transfer pusat ke daerah turun terus, pendapatan kita karena Covid-19 turun terus, pengeluaran bertambah," bebernya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Ismed Saputra, mengungkapkan realisasi akun covid-19 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Riau per 30 Juni 2021 adalah Rp16.320.258.477 atau 18 persen dari pagu Rp90.080.838.000.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan Covid, realisasinya sebesar Rp102 miliar atau 10,9 persen dari anggaran Rp934 miliar. DAU/DBH tersebut dibagi untuk penanganan Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kepada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19.
Kemudian penanganan Covid dari dana desa adalah 8 persen dari pagu. Alokasi penanganan Covid dari dana desa untuk Kabupaten Kampar adalah Rp17,3 miliar, Kabupaten Bengkalis Rp10,7 miliar, Indragiri Hulu Rp12,7 miliar, Indragiri Hilir Rp14 miliar, Pelalawan Rp8,7 miliar, Rokan Hulu Rp11,7 miliar, Rokan Hilir Rp11,8 miliar, Siak Rp9,4 miliar, Kuantan Singingi Rp13,5 miliar, dan Kepulauan Meranti Rp6,2 miliar, dengan total Rp116,6 miliar.
"Dana desa sudah ditarik, tapi mungkin proses realisasinya masih berjalan dan belum dilaporkan. Rendahnya realisasi disebabkan oleh banyak hal, bisa jadi kabupaten/kota lambat menyalurkan karena masalah penetapan penerima bantuan sosial atau lainnya. Tetapi sekarang ini sudah banyak kegiatan yang kita dukung untuk percepatan," ungkap Ismed, Kamis (29/7). **prc4