PELITARIAU, Inhu - Tidak adanya komunikasi yang baik antara Sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Indragiri hulu (Inhu) Kuwat Widiyanto dengan pimpinan DPRD Inhu, menjadikan agenda penting paripurna penetapan pasangan Bupati terpilih Rezita Melayani-Junaidi Rachmad batal dilaksanakan oleh DPRD Inhu, hal itu terungkap dalam rapat Badan musyawarah (Banmus) DPRD Inhu Kamis (6/5/2021).
Rapat Banmus DPRD Inhu yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE, dihadiri sejumlah anggota DPRD Inhu, dari jumlah anggota Banmus yang hadir Adila Ansori dari Demokrat, Sulimartian dari Nasdem, Yurizal SH dari Berkarya dan Budi Santoso dan Daniel Eka Perdana dari partai Golkar menolak untuk dijadwalkan paripurna penetapan Bupati terpilih di DPRD Inhu.
Rapat Banmus yang digelar Inhu, batal menjadwalkan rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan tahun 2020. Dasar kuat dari tidak adanya kesepakatan di Banmus karena Sekwan DPRD Inhu Kuwat Widiyanto tidak pernah berkoordinasi dengan pimpinan dewan terkait surat masuk hasil pleno KPU tentang penetapan Paslon Bupati terpilih.
Bahkan pada pelaksanaan rapat Banmus DPRD Kabupaten Inhu dengan agenda penjadwalan rapat paripurna penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Sekwan Kuwat juga tampak tidak hadir.
Ketika mendengar tanggapan rekan-rekan anggota Banmus, maka diputuskan tidak ada rapat paripurna penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Inhu H Suwardi Ritonga SE saat menutup rapat Banmus, Kamis (6/5/2021)
Dalam rapat tersebut.
Waka DPRD Inhu itu juga membeberkan kronologis tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhu. Di mana setelah pemungutan suara ulang (PSU) hingga dilanjutkan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten. Kemudian KPU melanjutkan dengan rapat pleno penetapkan pasangan calon terpilih.
"KPU juga sudah bersurat ke DPRD dan sebelumnya sudah menyerahkan hasil penetapan Paslon terpilih," kata Waka.
Dalam Rapat Banmus tersebut, penolakan tidak ada rapat paripurna penetapan calon bupati dan wakil bupati dalam rapat Banmus pertama disampaikan oleh Adila Ansori, Sulimartian, Yurizal SH dan Budi Santoso. Bahkan Daniel Eka Perdana yang datang terlambat, juga menolak adanya rapat paripurna tersebut.
Waka DPRD Inhu ini juga menyampaikan bahwa, Sekwan jarang masuk kantor. "Semalam Pj Bupati dan Sekda hadir di acara rapat paripurna, sementara Sekwan malah tak hadir," bebernya.
Sementara itu, Sekwan DPRD Kabupaten Inhu Kuwat Widiyanto belum berhasil dikonfirmasi terkait tidak hadir dalam Rapat Banmus penjadwalan paripurna penetapan pasangan Bupati terpilih tahun 2021 hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), sejumlah wartawan juga kerap ke ruangannya namun tidak ditemukan di ruangnya, bahkan konfirmasi melalui telepon selulernya juga tidak berhasil.
"Sekwan DPRD Inhu sangat sulit dikonfirmasi dikonfirmasi terkait kegiatan di DPRD Inhu," ujar sejumlah wartawan yang kerap di DPRD Inhu.
Informasi dari sejumlah anggota DPRD Inhu, diketahui juga Sekwan Kuwat nyaris tak pernah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Inhu terkait agenda agenda penting di DPRD Inhu, termasuk persoalan Pleno Penetapan Bupati dan wakil Bupati oleh KPU yang harus di paripurnakan penetapannya oleh DPRD Inhu.
Seharusnya Sekwan berperan aktif untuk mengkomunukasikan rapat Banmus ke pimpinan DPRD terkait penjadwalan Paripurna Penetapan Bupati terpilih 2021-2024. "Surat KPU baru saya diterima hari ini Kamis 6 Mey 2021 yang diserahkan salah seorang staf Sekwan," kata Suwardi Ritonga.
Tidak bisanya Sekwan Kuwat Widiyanto dikonfirmasi wartawan terkait tidak harmonisnya hubunganyan dengan pimpinan DPRD Inhu membuat pertanyaan semua pihak. "Sekwan seperti tidak legowo dengan hasil Pilkada yang sudah mendapat legitimasi dari masyarakat Bupati terpilih, Bupati terpilih hasil PSU kemarin sudah diakui oleh seluruh masyarakat Inhu tanpa terkecuali. **prc