PELITARIAU, INHU - Dewan Pimpinan Kabupaten Masyarakat Pancasila Indonesia (DPK MPI) Kab Inhu meminta agar Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD memprioritaskan perekrutan tenaga kerja diutamakan warga lokal dimana tempat lokasi perusahaan.
Organisasi Masyarakat (Ormas) ingin memastikan Putra Daerah bisa bekerja di Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD harus diprioritaskan tenaga kerjanya untuk masyarakat lokal.
Kalau sudah direalisasikan oleh menajemen perusahaan terhadap tenaga lokal, maka dipastikan kehadiran Perusahaan sudah memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Khususnya putra daerah.
Apalagi kebijakan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Ketenaga Kerjaan maupun peraturan daerah (Perda). Namun sebaliknya sampai saat ini masih banyak ditemukan aturan tersebut masih dilanggar oleh perusahaan. Sekalipun dipenuhi, pekerja yang berasal dari putra daerah hanya ditempatkan pada posisi seperti Security atau Buruh Kasar.
"Sekalipun ada ditempatkan sebagai security atau buruh kasar. Kita tentu tidak mau itu terjadi ada kecemburuan sosial terhadap menajemen perekrutan tenaga kerja di Perusahaan yang berada di Kabupaten Inhu," kata Muhammad Ali Fauzi SH.
Ketua Ormas MPI ini juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab Inhu untuk mengawal proses perekrutan tenaga kerja lokal serta mendorong untuk melakukan pengawasan.
Termasuk juga menyarankan supaya Perusahaan harus bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) putra daerah.
Ada beberapa Sekolah Tinggi kampus di Inhu. Silahkan jalin kerjasama untuk merekrut putra daerah. Disnaker sebagai pengawas utama untuk pemberdayaan masyarakat lokal harus betul - betul bekerja.
"Dari situ memastikan jangan hanya terhenti sampai security dan Buruh Kasar saja kan masih banyak pos pos, bagian yang lainnya yang harus diisi untuk tenaga kerja lokal," ucapnya.** (prc)