PELITARIAU, Inhu - Setelah jadwal kedua Senin (9/3/2020) kemarin rapat Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Inhu gagal, diduga ketua TAPD Inhu yang juga Sekda Inhu Hendrizal merajuk, dan memberikan alasan kalau jadwal yang sama juga harus mengikuti rapat dikantor Bupati Inhu.
Setelah TAPD mangkir dari undangan pertama DPRD Inhu Senin (2/3/2020) tentang rapat Banggar bersama TAPD, di undangan kedua Ketua TAPD Inhu Sekda Hendrizal menghadiri undangan sesuai jadwal pukul 10.00 WIB, saat itu terlihat Sekda Hendrizal bersama anggota TAPD enggan berlama-lama di ruangan banggar, setelah 14 menit menunggu dalam ruangan Banggar DPRD Inhu, namun rapat Banggar bersama TAPD tak kunjung dimulai sebab anggota Banggar belum kuorum.
Rapat diundur pada undangan kedua itu pukul 14.00 WIB, namun TAPD tidak hadir dan akhirnya rapat Banggar tetap berlangsung tanpa diikuti TAPD, namun diakhir rapat, Banggar kembali mengusulkan kepada Badan musyawarah (Banmus) DPRD Inhu untuk diagendakan rapat ketiga Banggar Rabu (11/3/2020) dan mengundang kembali TAPD Inhu. Namun, undangan ketiga DPRD Inhu tentang rapat pasca verifikasi APBD Inhu 2020 ada alur yang terlewatkan, rapat Banggar dan TAPD Inhu juga gagal, sebab tak satu orangpun dari TAPD Inhu muncul ke DPRD Inhu untuk mengukuti rapat.
"Karena anggota Banggar belum kumpul dan kami minta jadwalkan ulang rapat Banggar dengan TAPD, saat ini saya juga rapat diwaktu bersamaan di kantor bupati," kata Sekda Hendrizal menyampaikan kepada pimpina rapat Banggar kemarin.
Ketidakhadiran TAPD Kabupaten Inhu membuat rapat antara Banggar DPRD Inhu dengan TAPD kembali gagal sesuai jadwal Rabu (11/3/2020). Sama halnya dengan rapat sebelumnya yang diagendakan tanggal 2 dan 9 Maret 2020 tentang pasca verifikasi APBD Inhu 2020 oleh gubernur riau yang juga gagal.
Rapat semula dijadwalkan pukul 11.00. Namun sampai pukul 11.15 TAPD belum hadir, Suwardi Ritonga selaku pimpinan rapat membuka rapat dan membacakan surat tugas dari Bupati Inhu Yopi Arianto kepada Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Inhu, Ir Hendrizal. Melalui surat itu Hendrizal ditugaskan untuk ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pekanbaru mulai 10-11 Maret 2020.
Rapat ini diadakan dengan agenda mempertanyakan alur atau prosedur APBD 2020 pasca ditetapkan melalui paripurna pengesahan APBD Inhu beberapa waktu lalu. Hal yang berkembang saat ini adalah ada alur yang tidak dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
''Dengan demikian dapat dipastikan rapat kita hari ini dengan TAPD tidak dapat dilaksanakan walaupun pada dasarnya kita mengundang TAPD, bukan khusus ketua TAPD. Jadi kami meminta pendapat dari rekan-rekan anggota Banggar, bagaimana sikap kita selanjutnya,'' kata Suwardi yang merupakan wakil ketua DPRD Inhu. Turut hadir Ketua DPRD Syamsuddin dan wakil ketua DPRD Masrullah.
Dalam kesempatan itu pimpinan menawarkan opsi pertama dijadwalkan kembali atau rapat ditutup dan dilanjutkan ke tingkat rapat pimpinan bersama pimpinan alat kelengkapan dewan dan pimpinan fraksi.
Diskusi dan pendapat pun disampaikan beberapa anggota DPRD termasuk mempertanyakan substansi masalah yang ingin dibahas oleh Banggar. Banggar juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD pasca turunnya verifikasi dari Pemprov Riau.
Kuorum akhirnya menyepakati bahwa rapat bersama TAPD yang gagal ditutup untuk kemudian dilanjutkan dengan rapat internal Banggar guna mendengarkan rekomendasi. Rekomendasi itu kemudian dijadikan salah satu bahan untuk dibahas ke tingkat lebih tinggi yakni rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan alat kelengkapan dan para ketua fraksi.
''Di rapat itu juga akan dijelaskan apa substansi masalahnya dan apa sikap yang diambil DPRD untuk menindaklanjuti persoalan ini. Apakah rekan-rekan anggota DPRD setuju?'' Suwardi kemudian mengetok palu tanda rapat ditutup setelah anggota Banggar yang hadir menjawab setuju. **prc1