PELITARIAU, Selatpanjang - Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan, akhirnya menginjakkan kaki di Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Kamis (27/11) pagi. Presiden sempat berdialog singkat dan menjawab sejumlah pertanyaan serta harapan masyarakat setempat.
Setelah tertunda dari jadwal sebelumnya Rabu (26/11) kemarin, rombongan menggunakan tiga helikopter, antara lain dua unit helikopter milik TNI AD dan satu unit helikopter Super Puma TNI AU, berhasil mendarat mulus di halaman Kantor Camat Tebingtinggi Timur, Kamis pagi sekira pukul 08.30 Wib.
Beberapa saat beristirahat di Kantor Camat, Presiden beserta rombongan langsung meninjau salah satu bangsal (pabrik) sagu di Desa Sungaitohor. Dalam kesempatan itu, Presiden juga melihat parit kecil yang berada di dekat pabrik sagu, dan lahan yang sempat terbakar pada awal tahun 2014 lalu.
Usai meninjau pabrik sagu, presiden dan rombongan kemudian menemui masyarakat yang sudah berkumpul di lapangan sepakbola sungaitohor. Beberapa saat berdialog, Presiden mempersilahkan warga menyampaikan pertanyaan serta usulan yang perlu ditindak-lanjutinya.
"Kalau ada yang ingin bicara dan usul silahkan, anak-anak dulu," kata Jokowi mempersilahkan warga berbicara dan menyampaikan sesuatu kepadanya.
"Mengapa harga BBM naik?," tanya salah seorang warga, saat dialog di lapangan sepakbola Sungaitohor. "Ya siapa lagi?," kata Presiden. Kemudian beberapa warga lainnya menyampaikan permintaan bantuan fasilitas sekolah dan guru mata pelajaran dihadirkan di Sungaitohor, termasuk pertanyaan tentang moratorium lahan gambut.
"Fasilitas sekolah untuk anak-anak, sampaikan ke saya, secepatnya saya bantu, kebutuhannya apa sih, komputer,? Guru IPA,? Laboratorium IPA,? Guru Bahasa Inggris,? moratorium gambut,?," kata Jokowi saat mendengar banyak permintaan dari anak-anak sekolah dan warga.
Menyangkut permintaan moratorium lahan gambut, Presiden lantas menoleh ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, yang juga hadir mendampinginya, lantas Presiden mengatakan bahwa menteri juga setuju. "Ibu menteri sudah beri tanda. Tandanya setuju," kata Presiden.
Menjawab pertanyaan tentang kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Presiden menerangkan, bahwa kebijakan itu bukan masalah menaikkan atau tidak menaikkan, tapi merupakan kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk program yang lebih produktif.
"Kenapa kita mengalihkan subsidi BBM? subsidi itu sekitar lebih kurang Rp300 Triliun pertahunnya. Setiap tahun kita bakar 300 triliun. Kalau uang itu dialihkan bisa jadi 600 waduk, sementara kita hanya butuh 50 waduk se-Indonsia," kata Jokowi.
Dikatakannya, selama ini pengguna BBM bersubsidi bukan dari kalangan masyarakat ekonomi lemah. 72 persen subsidi BBM dimanfaatkan oleh orang yang punya mobil. Sedangkan masyarakat pengguna sepeda motor hanya sebagian kecil yang menikmati subsidinya.
Menurutnya, jika setahun saja pengalihan subsidi BBM dilakukan, maka Pemerintah sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk membangun fasilitas jalan, waduk, jembatan, untuk keperluan sarana pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain.
"Nanti disini juga akan kita berikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat untuk mereka yang tidak mampu. Bupati tolong catat warganya yang tidak mampu, mungkin Januari dan Februari sudah kita kirim. Sedangkan pengalihan subsidi BBM kita berikan untuk sektor yang lebih produktif," kata Jokowi, sebelum bertolak ke Pekanbaru. (kor. htl)
Editorial: Rio Ahmad