PELITARIAU, Rohul - Pelaksanaan pleno perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bonai, Kecamatan Bonai Darussalam akan digelar bersama Panitia Pilkades tingkat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Pleno bersama Panitia Pilkades Kabupaten Rohul digelar, karena pleno perhitungan suara Pilkades Bonai baru bisa dilaksanakan Selasa (29/1/2019), atau sudah melewati proses tahapan pleno Pilkades serentak gelombang II (dua) tahun 2018 dan sudah berakhir 25 Januari 2019.
Dengan adanya dampak adanya Pilkades Bonai, calon petahana M Rais tidak jadi dilantik di pelantikan Kades tahap dua di waktu yang belum ditentukan oleh Pemkab Rohul.
Diakui Kepala Dinas PMPD Rohul, Irpan Rido melalui Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan Nuril Anwar, pleno perhitungan suara Pilkades Bonai di aula Kantor Camat Bonai Darussalam, Selasa lalu (29/1/2019), sudah di luar tahapan Pilkades serentak gelombang dua.
"Pleno nantinya akan dilaksanakan bersama Panitia Pilkades kabupaten, namun waktunya belum tahu. Panitia Pilkades Bonai sendiri sudah koordinasi," ungkap Nuril, Kamis (31/1/2019).
Sebut Nuril lagi, pleno perhitungan suara Pilkades Bonai dilaksanakan di tingkat kabupaten agar cepat selesai, dan Kades terpilih segera dilantik.
Saat ditanya terkait dugaan pungutan liar atau Pungli saat proses pendaftaran calon Kades oleh Panitia Pilkades Bonai sebesar Rp 20 juta dan uang lainnya, Nuril menyatakan Dinas PMPD Rohul sudah mensosialisaikan ke seluruh Panitia Pilkades.
Kemudian, selain telah disosialisasikan, Nuril mengatakan, setiap Panitia Pilkades juga serharusnya sudah mengetahui petunjuk teknis, dimana anggaran Pilkades serentak gelombang dua sudah ditanggung sepenuhnya di APBD Rohul 2018.
Pleno Bonai Sempat Ricuh, Anto Sontang Beri Klarifikasi Kehadiran Kepala Desa Sontang, Zulfahrianto pada saat rapat pleno panitia Pilkades Bonai di Kantor Kecamatan Bonai Darussalam itu disebut-sebut sebagai provokasi tidak benar adanya.
Kades Sontang dua periode ini menegaskan, dirinya hadir pada saat itu sebagai kapasitas tokoh masyarakat, dan ingin menyaksikan proses pleno tersebut. "Ini kampung saya, apakah salah bila saya peduli dengan kampung," kata pria Anto Sontang akrab ia disapa.
Kepada wartawan, selain sebagai Kades Sontang, di Kecamatan Bonai Darussalam ini ia merupakan tokoh, yang mana setiap persoalan yang tidak selesai di enam desa lainnya selalu dibawa ke dirinya selaku yang dituakan selangkah.
"Apapun persoalan yang terjadi di 6 desa selalu dimusyawarahkan dan diselesaikan di Sontang. Sebab itu, saya tidak ada rasa ingin membuat kerusuhan apalagi memprovokasi massa," kata Anto Sontang memberikan klarifikasi atas tudingan terhadapnya.
Memang diakui Anto Sontang, dirinya kurang setuju bila Pleno Pilkades Bonai ditunda, dimana secara aturan seharusnya pleno harus tetap berjalan, dan persoalan yang muncul pada saat tahapan atau laporan dari calon tetap berjalan juga.
"Pleno seharusnya tetap berjalan, bila pun ada persoalan bisa diselesaikan di ranah yang sudah ditetapkan, semua kan sudah ada tahapannya. Apalagi pihak kecamatan, kepolisian dari Polsek hadir, harusnya pleno tidak terhambat," tegasnya. **Rahmat