PELITARIAU, Selatpanjang - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Menhut LH) RI, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar MSc, Selasa (18/11/2014), meninjau langsung eks lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Peninjauan itu merupakan rangkaian kunjungan ke sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Riau.
Pantauan wartawan, saat peninjauan tersebut, Menhut LH juga didampingi Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, Plt Gubernur Riau, Ir H Arsyadjuliandi Rachman, Tim UKP4, LSM dan Wartawan. Rombongan datang menggunakan satu unit helikopter dari Pekanbaru.
Setelah mendarat di Dusun 3 Desa Kepaubaru, Kecamatan Tebingtinggi Timur, rombongan disambut oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Masrul Kasmy MSi, Wakil Ketua DPRD, Muzamil, Wakapolres, Kepala BLH, Kabid Kehutanan, Camat Tebingtinggi Timur, Kapolsek, serta manajemen PT Nasional Sago Prima (NSP), anak perusahaan Sampoerna Agro.
Dalam kesempatan tersebut, sekitar 15 menit Menhut LH mendengarkan penjelasan dari pihak manajemen PT NSP terkait peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah konsesi perusahaan pada awal tahun 2014 lalu. Dimana lebih 5.000 hektar lahan terbakar, diantaranya 2.200 hektar dalam konsesi perusahaan dan 3.000 hektar milik masyarakat.
Usai mendengarkan penjelasan pihak perusahaan dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti, Menteri yang pernah meraih penghargaan Dewan Pers kategori Partisipasi Pejabat ini, melakukan peninjauan lewat udara bersama rombongan, sebelum kembali mendarat di Ibukota Kecamatan Tebingtinggi Timur, Sungaitohor.
Mampir selama 30 menit di Sungaitohor, rombongan Menhut LH disuguhkan makanan khas Kabupaten Kepulauan Meranti dari bahan sagu, seperti sempolet, lempeng sagu dan cendol sagu. Dalam kesempatan itu pula, rombongan melakukan dialog dengan para Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat, terkait kebakaran hutan dan lahan.
Salah seorang warga Desa Sungaitohor, Abdul Manan, pengirim petisi 'Blusukan Asap' untuk Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan itu menyampaikan harapan kepada Menhut LH dan Presiden agar kiranya dapat memperhatikan kondisi hutan di wilayah gambut dan pulau yang ada di Provinsi Riau.
Menurut Abdul Manan, banyak persoalan yang muncul akibat pengelolaan yang tidak benar terhadap wilayah hutan gambut di daerah ini, sehingga memicu terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
"Salahnya pola pengelolaan hutan di wilayah gambut juga bisa menurunkan produktifitas penghasilan perkebunan sagu milik masyarakat. Kami berharap Presiden Jokowi juga turun ke tempat ini, untuk melihat dan segera mencabut izin perusahaan HTI perusak hutan alam dan ekosistem gambut, melalui sistem kanalisasi," harapnya. (kor. nto)
Editorial: Rio Ahmad