PELITARIAU, Selatpanjang - Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan Atap Lantai dan Dinding (Aladin) untuk Rumah Warga Miskin dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI.
Demikian diungkapkan Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Teddy Mar, saat dikonfirmasi wartawan, via selulernya, Minggu (9/11/2014). Dikatakannya, untuk tahap pertama bantuan itu disalurkan 50 persen dari total bantuan Rp7,5 Juta, langsung ke masing-masing rekening Kepala Keluarga penerima.
"Bantuan itu menjadi tugas kami dalam mengawasi dan mengevaluasi realisasinya. Ada 392 Kepala Keluarga (KK) di tiga Kecamatan wilayah Perbatasan Negara dalam Kabupaten Kepulauan Meranti, yang telah menerima bantuan dari Kemenpera RI ini," ungkapnya.
Dijelaskannya, jika dalam dua pekan bantuan yang sudah diserahkan itu tidak digunakan masing-masing KK, atau setelah dievaluasi tidak tepat guna, maka secara otomatis rekening penerima bantuan akan diblokir. "Jadi gunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya untuk Aladin," ucapnya.
Seandainya bantuan tersebut dirasakan kurang untuk membangun Aladin, pemerintah membuka jalan kemudahan kepada warga penerima bantuan dengan cara meminjam kepada bank sebagai rekanan. "Teknisnya tentulah ada jaminan seperti tanah dan lainnya," jelas Teddy.
Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Syafril Nawawi, mengatakan bantuan dari Pemerintah Pusat itu disalurkan ke daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena wilayah perbatasan adalah beranda dan tolak ukur pembangunan nasional.
"Bantuan pembangunan Aladin ini merupakan perhatian pemerintah terhadap daerah yang berbatasan dengan negara lain. Komitmen pemerintah ini juga sebagai jaminan keutuhan kedaulatan wilayah NKRI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan," ucapnya.
Menurutnya, bantuan yang sudah diserahkan kepada warga Kecamatan Rangsang, Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir itu, jelas belum bisa memenuhi kebutuhan rumah layak di Kepulauan Meranti. Karena masih ada sekitar 1000 rumah warga lainnya yang harus diberi bantuan serupa.
"Tentunya kita berharap bantuan ini terus berlanjut mengingat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan langsung dengan negara lain. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan ini harus menjadi perhatian semua pihak agar keutuhan NKRI tetap terjaga,"katanya. (kor. nto)
Editorial: Rio Ahmad