PELITARIAU, Pekanbaru - Direktur Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman akhirnya angkat bicara mengenai sengkarut penyediaan bahan bakar minyak di Riau. Menurutnya, kebijakan Gubernur Riau selama ini telah turut menyengsarakan masyarakat. Terutama terkait pajak bahan bakar minyak.
"Padahal setahu saya Gubernur Riau itu adalah orang yang sangat paham dengan dunia perminyakan. Dia dulu pernah di Komisi VII, kemudian juga punya bisnis bahan bakar, mestinya tidak terjadi kelangkaan dan harga mahal seperti sekarang," ujar Yusri Usman lantang.
Dia juga terang-terangan mengatakan agar masyarakat jeli memilih pemimpin Riau di masa mendatang. "Kalau perlu tidak usah dipilih lagi gubernur seperti itu," ujar Yusri berapi-api.
Mengenai pajak bahan bakar Pertalite, Yusri menyatakan bahwa telah tegas dicantumkan dalam Peraturan Presiden bahwa ada kewenangan Gubernur untuk menentukan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. "Lha, kalau kewenangan itu sudah ada, tapi tidak mau digunakan, ini kan maksudnya sudah lain. Dan masyarakat sekali lagi saya katakan, jangan mau lagi lah pilih gubernur seperti itu," kata Yusri.
Sementara itu, terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis premium di daerah Riau, Yusri mengatakan bahwa ia sejak 2015 silam bahkan sudah mengkritik kebijakan yang dilakukan Pertamina.
"Sejak 2015 saya udah sampaikan sama Pertamina, bahkan sama Dirjen Migas pun sudah saya sampaikan, untuk memperhatikan penyaluran bahan bakar minyak di Riau. Bagi saya aneh saja daerah penghasil minyak malah kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak," kata Yusri. ***Mir/yuda