PELITARIAU, Inhu - 8 Desa masyarakat yang berdomisili di Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri, sudah 17 tahun menyerahkan lahanya untuk dikelola dan ditanami kelapa sawit oleh PT Teso Indah (PT TI). Pengelolaan lahan dilakukan dengan pola kemitraan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtra dengan luas lahan awal 17.200 haktare.
Berbagai perubahan luas areal lahan yang ditanami kelapa sawit oleh perusahan PT TI terjadi sejak 1999 sampai dengan 2017. Klaem pihak PT TI kalau areal lahan 17.200 haktar yang disepakati dari awal tidak ditemukan dilapangan, pihak PT TI hanya mengelola 6.500 haktar lahan dan sudah ditanami kelapa sawit.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyikapi tuntutan masyarakat dalam untuk meminta konfersi, tuntutan masyarakat yang diajukan masyaraka masyaraka Desa Pasirringgit Kecamatan Lirik, disikapi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (11/9/2017) antara masyarakat dengan pihak PT TI, KUD Bina Sejahtra dan instansi terkait, dipimpin langsung ketua DPRD Inhu Miswanto.
Setelah mendengar tuntutan masyarakat Pasirringgit, tentang pemisahan diri dari KUD Bina Sejahtra dalam kerja sama pengelolaan lahan oleh PT TI, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TI yang diwakilkan oleh Bagian Legal Rijunaidi dan humasnya H Zulkifligani serta menejer kebun PT TI Estate Pasirringgit, Surya Purnama menjelaskan secara bergantian.
Kesempatan klarifikasi dan menjelaskan dalam RDP di DPRD Inhu, pertama diberikan kepada humas PT TI, H Zulkifli Gani menjelaskan, kalau kerja sama pengelolaan lahan perkebunan sawit oleh PT TI dilakukan untuk 8 desa, tidak ada persoalan dan masalah, namun pihak dari Desa Pasirringgit selalu mempersoalkan kerja sama pengelolaan lahan dan kerja sama yang dilakukan oleh KUD Bina Sejahtra.
"Saat ini, total areal lahan yang bisa ditanami kelapa sawit hanya berkisaran 6500 haktar, jumlah tersebut jauh dari harapan dan data awal," kata Zulkifli.
Zulkifligani mengakui, kalau ada 9 kelompok yang memiliki hak atas lahan kelapa sawit yang dikelola oleh PT TI diantaranya ada lahan desa Sialang dengan jumlah 185 KK masing-masing 2 haktare per-kk, begitu juga dengan lahan desa Rantau Bakung 291 KK, Pekanheran 476 KK, Redang 411 KK, Danaubaru 262 KK, Alangkepayang 175 KK, Barangan 80 KK, sedangkan Pasirringgit masuk kecamatan Lirik 389 KK dan lahan kebun inti KUD Bina Sejahtra sendiri 231 KK.
Berdasarkan data awal kata Zulkifli Gani, pihak PT TI hanya mengelola 346 haktare lahan masyarakat di Desa Pasirringgit dan itu sesuai dengan data ukur yang dilakukan bersama. Dari 17.200 haktare hanya 6500 haktare yang di kelola oleh PT TI dan sisanya masuk dalam kawasan hutan kerumutan dan tidak boleh dilakukan penggarapan.
"Banyak peroslan di PT TI terkait dengan legalita dan layak atau tidak layak lahan masyarakat yang dikelola oleh PT TI," jelasnya.
Selanjutnya, Legal PT TI Rijunaidi menjelaskan, kalau tidak bisanya lahan 17.200 haktare di garap seluruhnya berkaitan dengan legalitas dan aturan yang ada serta permodalan yang sudah tidak ada lagi. "Kami sedang mengurus HGU lahan 6000 haktare yang sudah di tanami kelapa sawit, nantinya HGU tersebut akan sekolahkan (agunan bank,red) untuk menambah permodalan," jelasnya.
Dijelaskannya juga, kalau saat ini pihak direktur dan komisari PT TI sudah tidak mampu lagi dalam memodali pembangunan dan perawatan kebun. "Dengan HGU di sekolahkan, maka akan diperoleh dana untuk pembangunan dan perawatan kebun," jelasnya.
Diakhir RDP, pimpinan rapat Miswanto menjelaskan kalau fakta-fakta atas kondisi lahan sudah terbuka, pihak komisi II DPRD Inhu masih akan melakukan pembahasan lanjutan dan peninjauan kelapangan dan tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan ukur ulang areal lahan yang sudah tertanam. "Nanti akan dilanjutkan lagi, intinya dalam masalah yang sampai ke DPRD ini, tidak mencari menang dan kalah namun, hanya mencari solusi. Sebab sebelum konfersi kenapa ada pola tanggung renteng," jelas Miswanto. **zp