DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

Empat Unsur Pimpinan Definitif DPRD Inhil Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

Tanggal Galeri : Jumat,04 Oktober 2019

PELITARIAU, Inhil - Kursi pimpinan definitif DPRD Kabupaten Indragiri hilir (Inhil) Riau, sudah di isi oleh empat perwakilan dari Partai politik (Parpol) yang berhak mengisi kursi pimpinan, empat Porpol tersebut merupakan Parpol pemenang pemilu legislatif di Inhil tahun 2019 memperoleh kursi terbanyak di banding Parpol lain.

Empat orang pimpinan definitif DPRD Inhil yang dilantik dalam prosesi rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Inhil periode 2019-2024 di pimpinan oleh wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan Hera Polosia Destiny.

Empat pimpinan definitif DPRD Inhil yang diambil sumpah janjinya Kamis (03/10/2019) di gedung DPRD Inhil adalah Dr H Ferryandi ST MM MT sebagai ketua DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edy Gunawan SE MSI wakil ketua I dari PKB, DR H Maryanto SE MH wakil ketua II dari PDI-Perjuangan serta Andi Rusli wakil ketua III dari PPP.

Selain dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan, Wakil Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti rapat paripurna pengambilan sumpah janji jabatan unsur pimpinan DPRD Inhil yang dipimpin oleh  Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Hera Polosia Destiny, tampak hadir juga unsur Forkopimda Inhil, pimpinan SKPD dan tokoh agama, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dr H Ferryandi kebetulan sebagai ketua semantara DPRD Inhil sekaligus membuka jalannya rapat paripurna menyampaikan, Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan bertugas dengan perinsip pembentukan otonomi seluas-luasnya dengan sistem prinsip NKRI. 

Untuk itu peran pemerintah dan DPRD bersama-sama dalam menyusun regulasi dan kebijakan sehingga pelaksanaannya dapat di terima dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Lanjutnya, salah satu tugas yang besar digantungkan dengan pimpinan DPRD yang akan dilantik adalah, agar dapat merangkul seluruh elemen yang ada di lembaga DPRD, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, harmonis kondusif dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, oenganggaran dan pengawasan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan kepala daerah dengan kewenangan tugas dan fungsi masing-masing.

"DPRD adalah lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat, hal ini merupakan beban tugas yang tidak ringan, perkembangan intelektualitas masyarakat sangat berkembang pesat dan menjadi sangat kritis dalam menilai penyelenggaraan pemerintah daerah, kondisi ini menjadi tantangan bagi pimpinan dan anggota DPRD," ujar Politis Golkar ini. 

Karena itu menurutnya, dalam pelaksanaan menjalankan tugas pokok dan fungsi harus bersinergi dengan pemerintah daerah, DPRD bersama kepala daerah hendaknya saling bahu membahu dalam mengiatkan peningkatan pembangunan di segala bidang, pembangunan dilakukan secara merata di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Inhil, guna menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. **(Adv)

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved