Terkait Aksi Arogan, Wakil Ketua DPRD Inhil Sampaikan Permohonan Maaf Di Hadapan Puluhan Awak Media
PELITARIAU, Inhil- Wakil Ketua DPRD, H. Marianto sampaikan permintaan maafnya secara terbuka kepada seluruh wartawan liputan Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (19/10/2016).
Permintaan maaf tersebut disampaikannya dalam pertemuan yang digelar di ruangan Banggar DPRD Inhil yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam Dan beberapa Anggota Dewan dari Fraksi PDIP bersama seluruh wartawan yang mengatasnamakan Aliansi Pers Inhil (API) yang merupakan gabungan wartawan dari organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) dan Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (FKWI).
"Saya minta maaf kepada seluruh rekan-rekan wartawan, baik cetak, online dan televisi, atas segala ucapan dan sikap saya yang tidak menyenangkan rekan-rekan jurnalis di Kabupaten Inhil," sebutnya.
Maryanto mengakui, terjadi kesilafan dan kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukannya saat menanggapi pemberitaan yang berjudul “Janji Anggota DPRD dipertanyakan Warga” yang dimuat pada media Pos Metro Indragiri edisi terbit hari Sabtu (15/10/2016).
Diharapkan, dengan permohonan maaf ini, maka semua kesalahpahaman yang terjadi dapat diakhiri secara kekeluargaan. "Semoga hal ini menjadi pembelajaran yang berharga dalam rangka membangun kemitraan antara diri saya pribadi, lembaga DPRD dengan dunia pers di Kabupaten Indragiri Hilir," katanya lagi
Pernyataan minta maaf ini juga dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani Ketua DPRD Dani M Nursalam dan H Maryanto serta perwakilan organisasi wartawan yang hadir.
Sementara itu, Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam menyebutkan, dengan kejadian ini bisa introspeksi dan menjaga hubungan sinergi dewan dengan rekan-rekan wartawan dengan mengedepankan rasa kebersamaan.
"Saya harapkan dengan adanya pertemuan dan penyampaian permohonan maaf ini dapat disikapi dengan baik dan lebih mendekatkan hubungan antara lembaga DPRD dengan wartawan," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya solusi permasalahan ini, maka tidak ada aksi boikot terhadap lembaga DPRD, karena harus diakui masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan DPRD.***Bud