BKP Riau Optimis Meranti Mampu Swasembada Pangan
ilustrasi
PELITARIAU, Selatpanjang - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Riau optimis Kabupaten Kepulauan Meranti akan menjadi daerah swasembada pangan sejahtera di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilihat dari semangat masyarakat petani dan perencanaan program Pemerintah Daerah,.
Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, H Nur Darmansyah, saat menjadi salah satu pemateri dalam Rakor Ketahanan Pangan se-Kabupaten Kepulauan Meranti, di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Rabu (1/10)
Menurutnya, dengan letak geografis yang trategis, Kepulauan Meranti memiliki peluang yang besar dalam memajukan produksi sektor pertanian hingga pemasaran. "Apalagi dengan ditargetkannya lahan pertanian seluas 4000 hektar, pengembangan komoditi sagu dan sektor peternakan," ujarnya.
Namun sementara ini, paparnya, secara umum masih banyak isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau, yang perlu diantisipasi dan diatasi bersama, seperti tidak seimbangnya laju peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi, akibat dari tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, tingginya jumlah penduduk dan menurunnya daya dukung lingkungan.
"Kemudian Rendahnya sebagian besar ketersediaan bahan pangan pokok diluar padi, Rendahnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok, Masih lemahnya kemandirian produksi bahan pangan, Tingginya ketergantungan pangan pokok terhadap beras, dan Tingginya wilayah rawan pangan di Provinsi Riau," ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pascapanen, Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih rendah dan skor PPH belum mencapai angka ideal, Rendahnya pengendalian mutu dan keamanan pangan, serta sistem distribusi pangan yang belum efisien.
Asnawi Nazar SPi, Kepala Desa Banglas Barat yang juga Pengurus KTNA Kabupaten Kepulauan Meranti, mengatakan, khusus di Kepulauan Meranti dirasakan penyerapan teknologi masih rendah karena tingkat pendidikan dan akses informasi petani masih jauh.
"Seperti lemahnya pengetahuan para petani dalam pemanfaatan lahan gambut, sehingga pemanfaatan lahan gambut itu dirasakan masih minim, disamping menyangkut pola fikir dan sosial budaya masyarakat, disamping perlunya regulasi supaya alih fungsi lahan bisa dikontrol," harapnya. (kor.nto)
Editorial: Rio Ahmad