Ini Tanggapan Wabup Meranti Terkait Pengawalan Yang Dilakukan Kejari Selatpanjang
Kamis, 16 Juni 2016
Wabup Meranti H Said Hasyim disela-sela acara Sosialisasi TP4D, pada Rabu (15/6) di Aula Kantor Bupati Jalan Dorak
PELITARIAU, Meranti- Terkait pengawalan dan Pengamanan yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Selatpanjang terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Meranti H Said Hasyim merespon positif dan menyambut baik program Kejaksaan RI tersebut.
Hal itu disampaikannya disela-sela acara Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia (TP4D), pada Rabu (15/6) di Aula Kantor Bupati Jalan Dorak.
Menurutnya, program TP4D itu sangat penting dan memang dibutuhkan oleh
Pemda untuk menjalankan Pemerintahan sesuai yang diamanat rakyat, sehingga tidak terjadi penyimpangan, "kita sebagai aparatur harus siap menjalankan amanah, untuk membangun Meranti dalam upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan," ujarnya.
"Kami sangat mengharapkan sekali Kejari dapat membantu, mengawal dan mengamankan Pemda dalam menggesa pembangunan di Meranti," tambah Said.
Dirinya juga berharap dengan adanya pendampingan itu, Pejabat pengguna
anggaran tidak ragu lagi dan dapat menjalankan program secara tertip
administrasi. Jika masih ada keraguan, dirinya menyarankan segera konsultasikan kepihak Kejari, sehingga percepatan pembangunan tidak terkendala. Namun ia juga menegaskan bagi pihak-pihak yang sengaja melakukan pelanggaran meminta Kejari untuk menindak tegas.
"Jika terjadi keraguan administrasi dapat dikonsultasikan kepihak Kejaksaan, namun jangan pula karena anggaran besar justru disalah gunakan, jika tidak bisa dibina maka akan kita berikan sanksi tegas, kami harapkan dukungan dari Kajari dalam merobah paradigma ini," harap Said Hasyim.
Saat ini seperti dijelaskan Said Hasyim, realisasi APBD Meranti baik fisik maupun keuangan hingga Tri Wulan kedua saat ini baru mencapai 10 persen, hal itu bukan disebabkan karena kurangnya kinerja namun lebih pada tak kunjung cairnya dana transfer pusat Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Meranti.
"Realisasi APBD masih dibawah 10 persen, dikarenakan kas daerah masih kosong, tim pelelangan Pemda masih bekerja dan kendalanya masih belum ada kepastian terkait kondisi keuangan daerah," jelas Said
Said juga tidak ingim terjadi masalah dengan kontraktor dimana disaat proyek selesai tapi dana tak bisa dibayarkan karena kas kosong. "Jangan sampai proyek selesai, karena kas kosong tidak bisa dibayarkan kepada kontraktor," paparnya.***