Suryati: Parkir RSUD Dr Protomo Bagansiapiapai Dapat Tingkatkan PAD
Aggota DPRD Rohil, Dra Hj Suryati
PELITARIAU,ROHIL- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Komisi D . Hj. Suryati menegaskan, bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan RSUD Dr. Pratomo Bagansiapiapi menerapkan parkir berbayar. Karena menurutnya Rp. 1000-Rp. 2000 tidak terlalu membebankan pengunjung.
“Itu untuk keamanan juga, apabila ada tukang parkir disana, kendaraan yang kita letak kan di situ dalam pengawasan. Dengan ada berbagai kondisi yang mungkin tanpa di sengaja kereta hilang dan lain-lain, dengan adanya parkir menjadi aman”, ucap Hj. Suryati digedung DPRD, Jalan Merdeka, Senin, (01/02/16).
Menurutnya, dengan diterapkannya parkir, tentu ada hasil untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir. “Apalagi sistem rumah sakit kan sistem BLUD, akan banyak income masuk dari sana untuk meningkatkan PAD”, katanya.
Lanjut Hj. Suryati atau biasa disapa Hj. Tati, parkir yang diterapkan oleh pihak rumah sakit tidaklah begitu memberatkan masyarakat. “Ambil dari nilai positifnya ajalah, dengan uang sebesar 1000 sampai 2000, itu tentu masyarakat tidak keberatan. Apalagi kendaraannya aman”, ucapnya.
Namun diingatkannya, meskipun pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu, Ia meminta kepada juru parkir hanya 1 kali meminta kepada orang yang sama. “Biar mereka bolak-balik karena ada keperluan, cukup memintanya dengan sekali. Jadi bayarnya hanya sekali”, ingatnya.
Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika hasil dari parkir tidak masuk kedalam PAD, melainkan digunakan untuk membayar gaji para juru parkir.
“Jika itu tidak mencukupi untuk masuk ke dalam income sebagai PAD juga tidak masalah, yang Penting kita sudah membuka peluang tenaga kerja”, tuturnya.
Dikatakannya, jika memang dengan hasil parkir cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari para juru parkir tanpa membebankan pemerintah, berarti itu sangat bagus.
“Kan ada tenaga kerja disana, kalau memang itu bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka tanpa ada penambahan dari pemerintah, ya Alhamdulillah”, ujarnya.
Jika biaya parkir dibebankan kepada pemerintah, menurutnya tidak ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
“Harus ada timbal baliknya lah. Mereka memberikan uang kepada petugas parkir, petugas menjaga kendaraannya. Ya 1000 sampai 2000 saya rasa taklah terlalu membebankan”, tutupnya***Jr