Menurutnya, mulai tahun ini hingga tahun depan akan dilakukan pengetatan penganggaran dengan mendahulukan program-program prioritas. 

 

"Kita harus ikat pinggang. Jangan nanti menggerutu kalau usulannya ditunda karena belum prirotas,” tegasnya, saat memberikan pengarahan pada Musrenbang tingkat kabupaten di Afifa Ballroom, Rabu (20/04/2016).

 

Langkah lainnya adalah optimalisas. pendapatan daerah. Optimalisasi ini dilakukan dengan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) dan pajak bumi bangunan (PBB). Namun pajak yang akan dinaikkan bukannya PPB P2 (PBB Perdesaan dan Perkotaan) namun PBB P3 (PBB perkebunan, perhutanan dan pertambangan).

 

“Untuk PBB P2 yang dibawah Rp 50 ribu bahkan kita usulkan untuk diberikan diskon karena kondisi ekonomi masyarakat sedang sangat tertekan," papar Irwan, di hadapan seluruh kepala SKPD, forum komunikasi pimpinan daerah  (Forkompinda) dan sejumlah tokoh masyarakat.

 

"Sedangkan PBB P3 meski dikelola pusat, kita sudah koordinasi agar ditambah mengingat perusahaan di sektor itu sudah banyak mengambil manfaat dari operasionalnya,” papar Irwan kembali.

 

Langkah lainnya adalah dengan menarik sebanyak mungkin anggaran dari pusat dan provinsi. Namun Irwan menggariskan agar usulan ke pusat dan provinsi itu benar-benar usulan prioritas yang membutuhkan anggaran besar sehingga bisa diakomodir.

 

"Kondisi sekarang APBN dan APBD provinsi juga menurun. Dengan prinsip penganggaran *money follow program* sekarang, pemerintah pusat hanya mengakomodir program-program pembangunan infrastruktur yang benar-benar prioritas," tegasnya.

 

"Jadi, tidak perlu banyak diusulkan yang penting program prioritas yang manfaatnya besar untuk masyarakat dan sangat mungkin

diakomodir,” tegasnya kembali.

 

Menurutnya saat ini usulan dilakukan melalui *e-musrenbang* baik di tingkat nasional maupun provinsi. Irwan mencontohkan usulan pembangunan jalan dan jembatan. “Selama ini kita paling sedikit mendapatkan anggaran baik dari pusat maupun provinsi,” sebutnya.

 

Minimnya alokasi anggaran dari pusat dan provinsi di Meranti, jelas Irwan, dikarenakan belum adanya jalan nasional dan jalan provinsi di daerah ini. Akibatnya pembangunan jalan baik antardesa, antarkecamatan dan jalan kabupaten ke provinsi dibangun dengan dana kabupaten. “Sementara anggaran kita terbatas dan medan yang dibangun cukup berat,” tambahnya.***