Inilah Beberapa Pandang Fraksi di DPRD Meranti Untuk Pemkab Meranti
Jumat, 15 April 2016
Logo DPRD Meranti
PELITARIAU, Meranti- Masing-masing Fraksi di DPRD Kepulauan Meranti menyampaikan pandangannya yang terpenting kepada Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Kepulauan Meranti. Hal tersebut terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah 2015 lalu, agar tahun ini (2016, red) menjadi lebih baik.
Pandangan pertama diawali penyampaian dari fraksi PAN juru bicaranya Darwin Susandy mengungkapkan terhadap aparatur negara harus bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Meranti harus bisa melakukan pengawasan dan peneguran secara tertulis terhadap pegawai maupun honorer apabila tidak di siplin," ungkapnya, pada selasa (12/4) malam di Gedung sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Selain itu, masalah dalam pengelolaan barang dan jasa harus tepat sasaran dan akuntabel dan masalah guru PNS harus ada pemerataan di setiap sekolah yang masih kurang dan membutuhkan guru tersebut sehingga ada pemerataan dan bisa optimal melalui dinas terkait," ungkapnya kembali.
Begitu juga dari fraksi partai Hanura juru bicaranya Asrofi mengatakan untuk masalah kesehatan harus jadi prioritas Pemerintah Daerah dalam memberi pelayanan yang optimal serta partisipasinya yang sangat memuaskan melalui Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas masing–masing di setiap Kecamatan.
Begitu juga melalui Dinas PU kita memandang dan memberikan apresiasi dengan terlaksananya pembangunan dan tidak ada terhambat sedikitpun,dengan terealisasi sekitar 75 %.Sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik untuk pembangunan Kabupaten Meranti.
Di samping itu juga, melalui pandangan fraksi partai Demokrat plus PBB juru bicaranya Darsini mengatakan terkait lemahnya restribusi daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah (PAD) berdampak kepada APBD Kabupaten Meranti sekarang ini dan di tahun 2015 kemarin Pemerintah Daerah terjadinya kekosongan kas daerah.
"Semoga tahun 2016 nantinya tidak terulang seperti ini lagi dan optimalkan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Masalah-masalah lainnya yaitu belum rampungnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menyebabkan terhambatnya pembangunan di Meranti," terangnya.
"Sebelumnya Pemprov Riau sudah melakukan upaya dengan mengirim surat ke Presiden dan Kementerian terkait. Disamping itu Kemenhut telah pula melakukan koordinasi lintas sektoral dengan harapan tidak lama lagi RTRW Riau termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti bisa rampung," terangnya kembali.
Begitu juga pandangan fraksi–fraksi lainnya, mengenai di sektor pertanian, peternakan, rumah layak huni (RLH) dan bantuan keluarga miskin, beasiswa bagi yang tidak mampu dan berprestasi, masalah listrik dan
sektor–sektor lainnya untuk bisa membawa Kabupaten Meranti lebih baik lagi.***