DPRD Riau Sahkan RAPBD Tahun 2016 Rp 11.246 triliun
DPRD Provinsi Riau
Setelah melalui banyak tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2016 senilai Rp 11.246 triliun disepakati dan disahkan oleh DPRD Provinsi Riau, pada Rabu (16/12) Malam. Sidang paripurna pengesahan RAPBD Riau 2016 tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Sunaryo, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung.
Dalam sidang paripurna pengesahan APBD Riau tersebut, sempat molor dengan dua kali dilakukan skor. Pertama berkenaan dengan sejumlah anggota dewan yang menginginkan dibacakannya Program Legislasi Daerah (Prolegda). Setelah Prolegda dibacakan paripurna berlanjut hingga skor kedua terjadi karena ada penilaian atau kesalahan dalam nilai APBD 2016
Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung dan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dihadiri Plt Gubri Aryadjuliandi Rachman.
Pada saat rapat dimulai, anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Riau Ilyas, HU membacakan beberapa laporan APBD tahun 2016 yang dianggap salah. "Untuk belanja tidak langsung yang dibacakan sebesar Rp 5,069 Triliun, namun yang sebetulnya Rp 5,024 Triliun," ujar Illyas.
Selain itu juga ada Walk Out dari Rapat Paripurna yang kedua kalinya dilakukan oleh Muhammad Adil SH. alasan Muhammad Adil SH melakukan aksi ke dua Walk Out dari Rapat Paripurna karena terlambatnya kopian rincian bankiu yang diberikan.
penandatanganan pengesahan RAPBD Tahun 2016 oleh Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung "Kitakan cuma ingin tahu, kemana saja dan seperti apa penyaluran bantuan keuangan ini. Kemarin pas APBD Perubahan juga saya pertanyakan, tapi di APBD 2016 masih saja seperti APBD Perubahan," ungkap Muhammad Adil SH.
Berdasarkan catatan yang disampaikan Badan Anggaran, dalam APBD Riau 2016, Pendapatan Daerah sebesar Rp 7,7 triliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 3,4 triliun lebih, Dana Perimbangan Rp 3,3 triliun lebih, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 876 miliar.
Sedangkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5,024 triliun lebih yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp1,2 triliun lebih, Belanja Hibah Rp 1,006 triliun lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp 10 miliar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp 1,1 triliun lebih, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Rp 1,6 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp 10,5 miliar.
Belanja Langsung Rp 6,222 triliun lebih, Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 3,543 triliun lebih, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 3,543 triliun lebih, Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp3,543 triliun lebih, Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00, Pembiayaan Netto Rp 3,543 triliun lebih.
Hasil dari pengesahan pada malam tersebut akan dilaporkan pada kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian diverifikasi. Muhammad Adil SH juga tidak masuk kembali hingga sidang paripurna selesai pada pukul 21.00, Rabu (16/12/2015) di gedung DPRD Provinsi Riau jalan Jendral Sudirman Pekanbaru.**(Advetorial)