Pemprov dan DPRD Sepakati KUA-PPAS Tahun 2016 Riau
DPRD Provinsi Riau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sepakati besaran anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Plapon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016.
Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plapon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. kesepakatan KUA-PPAS ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) oleh kedua belah pihak antara Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dengan Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung, Sunaryo dan Noviwaldy Jusman dalam Rapat Paripurna yang dilakukan, Rabu (2/12) malam.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, anggota DPRD Riau, kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta unsur Forkominda. Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dengan Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung melaksanakan penandatanganan MoU, disaksikan Sunaryo dan Noviwaldy Jusman dalam Rapat Paripurna yang dilakukan, Rabu (2/12) malam kemarin.
Pimpinan sidang paripurna, Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung menjelaskan, total anggaran yang disepakati dalam APBD murni 2016 jumlahnya mencapai Rp11,2 triliun. Anggaran total Rp11,2 triliun tersebut bersumber dari pendapatan sebesar 7,7 triliun, kemudian ditambah sisa anggaran (silpa) sebesar Rp3,5 triliun. Sementara itu, total belanja langsung dianggarkan sekitar Rp6 triliun lebih dan belanja tidak langsung sekitar Rp5 triliun lebih. Diharapkan pengesahan RAPBD 2016 ditargetkan pada pertengahan Desember 2016.
Dewan bersama Pemprov Riau terus menggesa dan menyelesaikan proses dan tahapan supaya pengesahan APBD Riau 2016 dapat dilakukan pada pertengahan Desember ini. Banggar bersama TAPD terus membahas dan menyusun APBD 2016 dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Supaya setelah RAPBD disahkan pertengahan bulan Desember ini, selanjutnya langsung diserahkan ke Kemendagri untuk diverifikasi selama 15 hari. Maka mulai 1 Januari 2016, kita langsung dapat dijalankan untuk melaksanakan anggaran untuk satu tahun ke depan," terang Manahara.
Dipaparkannya, setelah penandatanganan MoU KUA PPAS RAPBD 2016 yang dilaksanakan dalam paripurna, Rabu (2/12) malam di Kantor DPRD Riau, masih ada lima tahapan lagi yang harus dilalui sampai pada pengesahan RAPBD 2016 tersebut. Tahapan tersebut yakni, paripurna penyampaian nota keuangan oleh kepala daerah (Plt Gubri) yang direncana, Senin (7/12). Setelah itu, paripurna penyampaian pandangan umum dari fraksi terhadap nota keuangan. Tahapan dilanjutkan dengan paripurna penyampaian jawaban dari kepala daerah.
Kemudian, tahapan selanjutnya pembahasan anggaran dengan Satker yang merupakan mitra kerja masing masing di masing masing komisi. Kemudian, hasil pembahasan anggaran dengan komisi ini akan dibahas lagi dengan Badan Anggaran (Banggar). "Setelah itu Banggar akan kembali membahas dengan TAPD, baru selanjutnya dilakukan paripurna pengesahan RAPBD 2016," jelas Manahara.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo. Politisi PAN Riau ini merasa optimis pengesahan APBD 2016 dan verifikasi tuntas sampai akhir Desember ini. "Yang jelas sekarang proses itu berjalan. Kita optimis akhir tahun ini APBD 2016 sudah disahkan. Sehingga, awal tahun depan APBD 2016 langsung bisa dijalankan," terang Sunaryo.
Sementara, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman usai penandatanganan mengatakan, kesepakatan KUAPPAS 2016 merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Untuk itu, Plt Gubri berharap, pasca penandatanganan MoU tersebut SKPD sesegera mungkin menyusun programnya masing-masing untuk selanjutnya dituangkan dalam RAPBD 2016. "Harus segera melakukan penyusunan karena penetapan RAPBD 2016 sesuai peraturan yang berlaku, sebelum akhir Desember ini," ujar Plt Gubri.
Wakil ketua DPRD Provinsi Riau, Manahara Manurung setelah penandatanganan mengatakan, total KUA/PPAS 2016 yang disepakati berjumlah Rp.11,2 Triliyun. dimana Pendapatan terdiri Rp.7,7 Triliyun dan SILPA Rp.3,5 Triliyun. "Untuk Biaya Langsung berjumlah Rp.6 Triliyun lebih dan Biaya Tidak Langsung Rp.5 Triliyun lebih," Kata Politisi PDI-P ini.
Manahara mengungkapkan, setelah ini Pemprov Riau meyampaikan Nota Keuangannya, kemudian Pandangan Fraksi-Jawaban Pemerintah kemudian diberi waktu pada Komisi membahas dengan Satker terkait.
"Anggaran yang ada dalam RAPBD Murni 2016 sebesar Rp 11,2 triliun. Diantaranya Pendapatan sebesar Rp7,7 trilun, SiLPA sekitar Rp3,5 trilun," kata Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau kepada wartawan usai paripurna, Rabu.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Rokan Hilir ini pun mengatakan, untuk pengesahan RAPBD Murni 2016 akan dilaksanakan pertengahan Desember ini. Pihaknya pun terus menggesa hal ini.
"Mudah-mudahan paling lama pertengahan Desember ini, RAPBD Murni sudah bisa kita sah kan. Setelah MoU ini, masih banyak mekanisme yang mesti kita selesaikan lagi, termasuk verifikasi ke Kemendagri nantinya. Mudah-mudahan terlaksana," ungkapnya.
Kemudian sebutnya, wakil rakyat di DPRD Riau juga berharap, awal tahun 2016 nanti, anggaran yang ada dalam APBD Murni 2016 bisa dilaksanakan. Pihaknya tidak ingin ada keterlambatan lagi.**(Advetorial)